Pers di Derah "Terjebak" Politik Praktis

PilkadaSamarinda (ANTARA News) - Tokoh masyarakat Kaltim menilai pers di daerah sering "terjebak" politik praktis dalam Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) langsung, akibat kuatnya pengaruh industrialisasi pada dunia media massa."Contohnya, menjelang Pilkada gubernur periode 2008-2013 pada Mei tahun ini, kita bisa melihat bagaimana sejumlah media massa terjebak dalam pertarungan para elit politik. Lihat saja, tokoh ini dipuja-puja sedangkan tokoh itu dihujat," kata Aji Sofyan Alex, di Samarinda, Jumat.

Mantan salah satu calon walikota Samarinda tersebut mengemukakan hal itu terkait dengan peringatan HPN (Hari Pers Nasional) 9 Februari.

Menurut dia, harapan agar pers menjadi salah satu alat perjuangan dengan sikap yang independen kini terkesan kian memudar."Saat reformasi bergulir, banyak harapan agar pers bisa menjadi alat perjuangan dengan independensinya, khususnya sebagai salah satu penggerak berbagai perubahan ke arah yang lebih baik," katanya.

Namun, tambanya, setelah melalui tahap perubahan saat reformasi mulai bergulir sampai kini ternyata belum menunjukkan perubahan yang berarti, malah kian menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pers akibat pemberitaan tidak berimbang, mengabaikan fakta serta cenderung "trial by press".

"Keperpihakan pers dalam pemberitaan calon-calon kepala daerah telah kian mengikis kepercayaan masyarakat," ujar dia.Sofyan mengaku memiliki pengalaman kurang sedap saat menjadi salah satu calon kepala daerah karena ditawari oleh sebuah media massa untuk berlangganan koran sekian ribu eksemplar agar namanya masuk peringkat utama pada sebuah jajak pendapat di media massa bersangkutan.

"Ini juga telah menunjukan bagaimana industrialisasi pers sehingga poling-poling itu telah dijadikan komoditas untuk para calon kepala daerah yang gila popularitas," katanya.

Sofyan memaparkan bahwa tidak semua media massa seperti itu karena tetap mengutamakan idealisme, namun sebagian besar telah "menggadaikan" pers sebagai alat kontrol dan alat perjuangan.Padahal, katanya, keberpihakan pers daerah bisa menimbulkan berbagai kerawanan sosial karena bisa memanas-manasi suhu politik yang hangat menjelang Pilkada.

"Seharusnya pers itu menjadi penyejuk suasana bukan menjadi bara api yang memanas-manasi suasana politik dengan berita kurang berimbang serta cenderung melakukan trial by press," tambahnya.

Oleh sebab itu ia mengimbau agar para pimpinan perusahaan serta pimpinan media massa untuk ikut bertangggung jawab terhadap berbagai dampak pemberitaan bukan hanya sekedar mencari keuntungan ekonomi semata.(*)

sumber: antara

Komentar Masa FM:
Kebanyakan media, kemudian telah jadi corong politik partai atau calon tertentu. Karena, ternyata tokoh atau partai yang bersangkutan memberikan dana kepada media tersebut. Minimal memiliki kepentingan yang sama. Biasalah... Kebanyakan media telah hancur idealismenya.

KPK dan BK DPR Belum Koordinasi Soal Kasus BI

Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum melakukan koordinasi dengan Badan Kehormatan (BK) DPR dalam kasus aliran dana Bank Indonesia ke sejumlah anggota DPR.Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan, Chandra Hamzah di Jakarta, Jumat sore, menegaskan KPk akan tetap mengusut kasus itu meski tidak ada koordinasi dengan BK."Terlepas dari BK, KPK jalan terus," katanya.Menurut dia, KPK dan BK memiliki wilayah kerja sendiri-sendiri. Namun demikian, kedua institusi itu bisa bekerjasama dalam hal tukar-menukar informasi."Sampai sekarang BK belum menyampaikan secara resmi. Apa ada yang perlu disampaikan saya juga tidak tahu," kata Chandra.
Chandra mengatakan, koordinasi antara KPK dan BK memang sangat terbatas. KPK akan tetap melanjutkan penyidikan kasus BI meski tidak ada koordinasi dengan BK.
"Kita tidak dalam posisi untuk berkordinasi secara kelembagaan," kata Chandra menambahkan.Baru-baru ini KPK gagal memanggil mantan anggota DPR Anthony Zeidra Abidin karena yang bersangkutan mengaku sakit. Rencananya Anthony akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus itu.
Sebelumnya, Wakil Ketua BK Gayus Lumbuun juga mengatakan akan berkoordinasi dengan KPK soal perkembangan kasus yang telah menyeret Gubernur BI, Burhanuddin Abdullah sebagai tersangka.Namun demikian, koordinasi yang rencananya akan dilakukan tanggal 5 Februari 2008 itu batal.
KPK telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus aliran dana BI, yaitu Gubernur BI Burhanuddin Abdullah, Direktur Hukum Oey Hoy Tiong, dan mantan Kepala Biro Gubernur BI, Rusli Simandjuntak, yang kini menjabat Kepala Perwakilan BI di Surabaya.
Kasus itu bermula ketika rapat Dewan Gubernur BI yang dipimpin Burhanuddin Abdullah mengeluarkan persetujuan untuk memberikan bantuan peningkatan modal kepada YPPI senilai Rp100 miliar.(*)

Sumber: antara

Komentar Masa Fm:
Lambat nian... kapan mau diselesaikannya pak???

Terkait Pemberitaan SMS, Sarkozy Gugat Pengelola Portal

Paris (ANTARA News) - Presiden Prancis, Nicolas Sarkozy, mengugat salah satu satu laman berita (portal) di negerinya yang memberitakan dirinya mengirim pesan singkat melalui telepon seluler (SMS) ke mantan istrinya, Cecilia, bahwa akan batal menikah dengan Carla Bruni, asalkan Cecilia kembali, demikian pernyataan pengacara Sarkozy.
Laman berita www.nouvelobs.com dalam tulisan berjudul "Obssesion with Cecilia" pada Rabu (6/2) menyebutkan, Sarkozy mengirim pesan ke Cecilia delapan hari sebelum menikah pada Sabtu."Jika kau kembali, aku akan membatalkannya," kata laman tersebut mengenai SMS Sarkozy kepada mantan istrinya, Cecilia Ciganer-Albeniz.
Sarkozy (53 tahun) menikahi mantan model asal Italia, Carla Bruni (40 tahun), kurang dari empat bulan sesudah bercerai dari Cecilia (50 tahun), yang dinikahinya selama 11 tahun dan memberinya anak lelaki, Louis.
Pasangan itu mengumumkan perceraian mereka pada 18 Oktober 2007, beberapa bulan setelah Sarkozy terpilih menjadi Presiden Prancis.
"Presiden Prancis mengajukan gugatan terhadap laman tersebut atas "pemalsuan, penggunaan dokumen palsu dan kepemilikan barang curian," kata pengacara Sarkozy, Thierry Herzog, dalam pernyataannya, seperti dikutip AFP. (*)

Ada Upaya Hentikan Skandal BI

Muhammad Nur Hayid
- detikcom
Jakarta - Penyalahgunaan dana BI yang melibatkan tokoh-tokoh besar, baik di lingkungan eksekutif maupun legislatif disinyalir bakal dihentikan. Indikasinya para elit politik dari berbagai parpol dan pejabat eksekutif sudah bertemu untuk gerakan penghentian kasus yang kini ditangani KPK itu.
"Saya dengar sudah ada pertemuan sejumlah politisi dari DPR dan pejabat eksekutif. Isunya akan mendorong kasus ini dihentikan melalui pembiayaan. Ini karena ada deal besar untuk menyelamatkan 'raksasa-raksasa' itu," tutur wakil ketua FPKS Fahri Hamzah pada detikcom kamis (7/2/2008).
Menurut anggota Komisi III DPR ini, indikasi penghentian kasus cukup kuat karena jika diteruskan akan menjaring tokoh-tokoh penting di negeri ini, baik yang masih duduk di DPR mau pun yang sudah menjadi pejabat penting di lembaga eksekutif.
"Ini soal penyelamatan harga diri, karena kalau diteruskan akan ada pejabat penting dari pemerintah dan DPR yang kena. Mereka akan mencari korban orang-orang yang tidak punya sandaran politik. Jadi kasus ini akan menjadi sandiwara saja," kata Fahri.
Upaya menghentikan kasus ini, imbuh Fahri, juga mulai terasa di DPR. Keyakinan itu didapatkan dari informasi anggota BK dari FPKS yang memberikan informasi tersebut.
"Saya punya feeling di BK DPR juga akan dihentikan. Keyakinan saya ini karena saya pernah jadi korbannya. Alasannya, pasti memakai rujukan KPK yang tidak cukup bukti, seperti kasusnya Rohkmin Dahuri" terangnya.
Mantan aktivis reformasi 98 ini berharap publik dapat terus mengontrol agar kasus ini dapat dituntaskan. "Jika ternyata akhir dari kasus ini hanya sandiwara dengan kompromi, rakyat harus mencatat, siapa yang melakukan ini semua?" pungkasnya. ( yid / umi )