Wakil Sekjen PKS Fahri Hamzah mengungkapkan, partainya siap menerima anggota non-Muslim untuk dijadikan anggota DPR dari PKS dan hal itu merupakan konsistensi atas keterbukaan parpol tersebut.
"Kami siap mencalonkan anggota non-Muslim sebagai anggota DPR dari PKS dan kami juga siap berkerja sama atau berkoalisi dengan partai apa pun dan lembaga mana pun," kata Fahri saat dihubungi Antara di Jakarta, Ahad.
Fahri yang sedang menghadiri penutupan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKS di Sanur, Bali, itu menyatakan kesediaan partainya membuka diri terhadap anggota-anggota yang non-Muslim juga sebagai konsistensi keterbukaan PKS yang sebenarnya telah dirintis sejak awal.
Selama ini, ia menambahkan, PKS juga telah memiliki anggota DPRD yang non-Muslim di beberapa daerah.
Langkah PKS menjadi partai yang terbuka terhadap semua kalangan/agama di Indonesia itu juga telah disambut positif oleh Sebali Tianyar Arimbawa, tokoh pendeta Hindu di Bali yang biasa disebut Ida Pedanda.
Dukungan tokoh sepuh Hindu di Bali tersebut atas keterbukaan PKS itu dikemukakannya pada saat dialog kebangsaan dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKS di kawasan Pantai Sanur, dengan menyatakan bahwa dirinya siap diajukan sebagai calon legislatif (caleg) dari PKS.
"PKS itu yang saya tahu sudah menjadi partai terbuka dari dulu. PKS memahami kemajemukan di negeri ini," kata tokoh asal Griya Tegeh Amlapura itu.
Lebih lanjut ditegaskannya bahwa wajah Islam yang menghargai pluralitas atau keragaman telah mampu ditampilkan PKS.
Ia juga berpesan agar PKS memegang komitmen untuk tetap menjaga sikap moral dan kepedulian sosial seperti yang ditunjukkan selama ini. Terlebih PKS didominasi kaum muda yang mempunyai waktu lebih panjang dalam berjuang membangun bangsa. [ant/www.hidayatullah.com]
Komentar Masa FM:
masya Allah...
Liat: QS Al Baqarah: 120; An-Nisa: 144
Wallahua'lam
Senin, 04 Februari 2008
AU Israel Serang Pejuang Palestina di Gaza
.jpg)
Gaza (ANTARA News) - Angkatan Udara (AU) Israel menyerang pejuang utama Palestina yang berkendaraan di Jalur Gaza utara pada Senin, dan melukai sedikit-dikitnya dua orang lain, kata sumber unsur berkuasa Hamas.
Serangan peluru kendali atas Amer Qarmout dari Panitia Perlawanan Rakyat (RRC) itu terjadi beberapa jam sesudah pembom jibaku Palestina menewaskan satu orang di kota Dimona, Israel selatan.Kemenakan laki-lakinya dan seorang pejalan luka akibat pemboman tersebut.
Sejak Israel dan Palestina menghidupkan lagi pembicaraan perdamaian pada ahir November 2007 sesudah beku tujuh tahun, sedikit-dikitnya 150 orang tewas, sebagian besar pejuang Gaza, kata hitungan kantor berita Prancis (AFP).Kematian Senin itu merupakan korban tewas ke-6.111 sejak awal pemberontakan kedua Palestina pada September 2000, sebagian besar orang Palestina, demikian hitungan AFP. Wanita juru bicara tentara Israel memastikan serangan udara terjadi, dengan menyatakan ditujukan pada seorang anggota PRC.PRC sering menembakkan roket dari Gaza ke Israel. Itu tidak termasuk unsur Palestina, yang menyatakan bertanggungjawab atas pemboman di Dimona.
Brigade Martir Aqsa, kelompok terkait longgar dengan partai Fatah Presiden Palestina Mahmud Abbas, menyatakan ikut bertanggungjawab dengan dua kelompok lain atas pemboman jibaku di Israel pada Senin.Pejabat tinggi kelompok itu, Abu Walid, mengatakan kepada AFP di kota Gaza bahwa kelompoknya melancarkan serangan itu bersama sayap bersenjata Kubu Rakyat untuk Pembebasan Palestina (PFLP) dan Brigade Perlawanan Bersatu, kelompok belum dikenal.
Kedua pembom itu melancarkan serangan itu dari Gaza, katanya.
Polisi dan badan penyelamat Israel menyatakan salah satu pembom itu tewas akibat ledakan tersebut, yang menewaskan seorang wanita penduduk Israel dan melukai 11 orang lain, dan yang lain ditembak tewas oleh polisi.Serangan itu terjadi sesudah hampir dua pekan peremebesan perbatasan antara Mesir dengan Gaza, yang membuat ratusribuan orang mengarus ke Mesir dari wilayah miskin kelolaan Hamas di antara pengepungan melumpuhkan oleh Israel.
Sesudah perembesan itu, pemerintah Israel menyuarakan keprihatinan bahwa pejuang dapat memasuki negara itu lewat celah perbatasan sepanjang 250 kilometer dengan semenanjung Sinai, Mesir.Organisasi Konferensi Islam (OKI) menyeru bantuan dunia guna menyelesaikan masalah Palestina, kata pemimpin Organisasi itu hari Minggu.Ekmeleddin Ihsanoglu, Sekretaris Jenderal OKI, yang memiliki 57 anggota, mengeluarkan pengumuman tersebut di kota Jeddah, Arab Saudi barat, setelah pertemuan khusus sehari menteri luar negerinya mengenai dukungan masyarakat dunia guna membantu rakyat Palestina.Pemimpin OKI tersebut, sebagaimana dikutip kantor berita resmi Arab Saudi SNA, menyatakan lembaga itu sedang berusaha mengerahkan berbagai upaya masyarakat antarbangsa guna menemukan penyelesaian bagi masalah Palestina.
Pada 17 Januari, Israel memutuskan memperketat penutupan itu, yang telah diberlakukannya atas Jalur Gaza sejak pertengahan Juni, ketika Hamas menguasai jalur sempit pantai tersebut. Semua tempat penyeberangan menuju Jalur Gaza ditutup.Pada hari sama, Israel melarang pengiriman bahan bakar dan bahan makanan dasar ke Jalur Gaza, sebagai pembalasan atas serangan roket rakitan oleh pejuang Palestina dari Jalur Gaza terhadap Israel.
Selain itu, sedikit-dikitnya 37 orang Palestina tewas sejak Israel melancarkan serangannya terhadap Jalur Gaza pada 15 Januari 2007. (*)
(sumber: antara)
Komentar Masa FM:
Lagi, siapa teroris? siapa penjajah? Di mana keadilan dan hak azazi manusia? Sungguh, negara-negara besar pemilik kekuasaan dunia ini telah sangat angkuh dan bermuka dua. Jika bersesuaian dengan kepentingannya, maka akandibiarkan. Jika tidak, parang panjangnya siap untuk menghabisi...
Enam Tewas di Bom Bunuh Diri Pakistan
Seorang pelaku bom bunuh diri melakukan aksinya dengan menabrakkan motor yang ditumpangi ke sebuah minibus yang mengangkut personil keamanan di kota Rawalpindi, Pakistan. Selain merusakkan minibus, ledakan bom bunuh diri tersebut mengakibatkan sekitar 6 orang tewas.
Beberapa orang cidera dalam ledakan yang terjadi saat bus melintas menuju ke sebuah bazaar di dekat markas angkatan darat Pakistan. Pasukan angkatan darat Pakistan telah menutup wilayah yang menjadi lokasi ledakan bom bunuh diri. Dalam beberapa bulan terakhir, serangkaian bom bunuh diri dilancarkan di Rawalpindi,kota yang menjadi markas angkatan darat Pakistan. Rawalpindi yang juga menjadi wilayah bermukim Presiden Pervez Musharraf terletak sekitar 12 kilometer dari ibukota Pakistan, Islamabad. Pada 27 Desember 2007, pemimpin oposisi Benazir Bhutto dan sekitar 20 orang lainnya tewas akibat tembakan dan serangan bom di Rawalpindi. Sebelum peristiwa ini berlangsung, serangkaian serangan ditujukan ke pasukan keamanan dan pegawai badan intelijen Pakistan pada 24 November 2007. Serangan pada bulan November tersebut mencakup 2 aksi bom bunuh diri terhadap bus badan intelijen Pakistan dan pos penjagaan militer Pakistan sehingga menewaskan 35 orang.
Tidak ada pihak yang mengklaim bertanggungjawab atas sejumlah serangan itu. Namun pemerintah Pakistan menuduh milisi Taliban yang berbasis dekat perbatasan Afganistan telah meningkatkan ancaman keamanan di wilayah Pakistan. (AP)
Sumber: Kompas
Komentar Masa FM:
Siapa yang mengambil keuntungan dari pengeboman ini?
Beberapa orang cidera dalam ledakan yang terjadi saat bus melintas menuju ke sebuah bazaar di dekat markas angkatan darat Pakistan. Pasukan angkatan darat Pakistan telah menutup wilayah yang menjadi lokasi ledakan bom bunuh diri. Dalam beberapa bulan terakhir, serangkaian bom bunuh diri dilancarkan di Rawalpindi,kota yang menjadi markas angkatan darat Pakistan. Rawalpindi yang juga menjadi wilayah bermukim Presiden Pervez Musharraf terletak sekitar 12 kilometer dari ibukota Pakistan, Islamabad. Pada 27 Desember 2007, pemimpin oposisi Benazir Bhutto dan sekitar 20 orang lainnya tewas akibat tembakan dan serangan bom di Rawalpindi. Sebelum peristiwa ini berlangsung, serangkaian serangan ditujukan ke pasukan keamanan dan pegawai badan intelijen Pakistan pada 24 November 2007. Serangan pada bulan November tersebut mencakup 2 aksi bom bunuh diri terhadap bus badan intelijen Pakistan dan pos penjagaan militer Pakistan sehingga menewaskan 35 orang.
Tidak ada pihak yang mengklaim bertanggungjawab atas sejumlah serangan itu. Namun pemerintah Pakistan menuduh milisi Taliban yang berbasis dekat perbatasan Afganistan telah meningkatkan ancaman keamanan di wilayah Pakistan. (AP)
Sumber: Kompas
Komentar Masa FM:
Siapa yang mengambil keuntungan dari pengeboman ini?
DCA Indonesia-Singapura Bukan Prioritas
Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono menyatakan pemerintah tidak mengagendakan pembahasan kelanjutan Perjanjian Kerjasama Pertahanan (DCA) dengan Singapura dalam rapat kabinet kali ini, yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan digelar di Departemen pertahanan, Senin (4/2).
Hal itu menurut Juwono, karena persoalan DCA Indonesia-Singapura dinilai sudah bukan lagi prioritas. Menurutnya, secara de-facto pemerintah menganggap Singapura telah men-drop kelanjutan perjanjian itu saat mantan Perdana Menteri (PM)-nya, Lee Kuan Yew, datang ke Indonesia tahun lalu.
”Ketika beliau (Lee) menyatakan perjanjian ekstradisi (ET) tidak masuk akal, maka saat itu lah DCA gugur dengan sendirinya. Keduanya kan saling terkait. Kami menerjemahkan seperti itu. Memang istilah diplomatiknya, DCA dan ET disingkirkan,” ujar Juwono.
Akan tetapi Juwono menyatakan masih belum mendengar atau mendapat kepastian soal apakah pemerintah Singapura benar-benar men-drop perjanjian (DCA) itu.
Juwono mengaku hanya melihat, sampai sekarang pemerintah Singapura tidak tampak berinisiatif atau berkeinginan menindaklanjuti perumusan kembali kebuntuan (deadlock), yang terjadi seputar kelanjutan DCA dan peraturan pelaksanaan area latihan militer (IA MTA).
Juwono menilai, soal kemungkinan perumusan ulang judul dan pasal-pasal yang ada dalam kedua perjanjian, hal itu hanya bisa dilakukan jika kedua jenis perjanjian dipisahkan atau tidak disatu paketkan seperti disepakati kedua negara selama ini.
”Kalau memang disepakati untuk dipisahkan, Dephan tentunya akan merumus ulangkan kembali perjanjian (DCA)-nya dalam arti luas, dengan rumusan kalimat yang berbeda sama sekali,” ujar Juwono.
Lebih lanjut Juwono menilai kegagalan kelanjutan atau kepastian kedua jenis perjanjian tadi, DCA dan ET, tidak lantas dapat diterjemahkan sebagai kegagalan pemerintah Indonesia terlebih selama ini disebut-sebut Indonesia sangat membutuhkan ET untuk mengembalikan orang dan aset yang dilarikan ke negara itu.
”Tidak ada yang dibilang gagal. Perjanjian seperti itu kan membutuhkan kesepakatan bersama. Soal itu nanti masih akan dibahas kembali di lingkungan Polhukam besama-sama dengan Menlu,” ujar Juwono.
(sumber: Kompas)
Komentar Masa Fm:
Seharunya, Sikap pemerintah harus jelas. Jangan terlalu bertele-tele
Hal itu menurut Juwono, karena persoalan DCA Indonesia-Singapura dinilai sudah bukan lagi prioritas. Menurutnya, secara de-facto pemerintah menganggap Singapura telah men-drop kelanjutan perjanjian itu saat mantan Perdana Menteri (PM)-nya, Lee Kuan Yew, datang ke Indonesia tahun lalu.
”Ketika beliau (Lee) menyatakan perjanjian ekstradisi (ET) tidak masuk akal, maka saat itu lah DCA gugur dengan sendirinya. Keduanya kan saling terkait. Kami menerjemahkan seperti itu. Memang istilah diplomatiknya, DCA dan ET disingkirkan,” ujar Juwono.
Akan tetapi Juwono menyatakan masih belum mendengar atau mendapat kepastian soal apakah pemerintah Singapura benar-benar men-drop perjanjian (DCA) itu.
Juwono mengaku hanya melihat, sampai sekarang pemerintah Singapura tidak tampak berinisiatif atau berkeinginan menindaklanjuti perumusan kembali kebuntuan (deadlock), yang terjadi seputar kelanjutan DCA dan peraturan pelaksanaan area latihan militer (IA MTA).
Juwono menilai, soal kemungkinan perumusan ulang judul dan pasal-pasal yang ada dalam kedua perjanjian, hal itu hanya bisa dilakukan jika kedua jenis perjanjian dipisahkan atau tidak disatu paketkan seperti disepakati kedua negara selama ini.
”Kalau memang disepakati untuk dipisahkan, Dephan tentunya akan merumus ulangkan kembali perjanjian (DCA)-nya dalam arti luas, dengan rumusan kalimat yang berbeda sama sekali,” ujar Juwono.
Lebih lanjut Juwono menilai kegagalan kelanjutan atau kepastian kedua jenis perjanjian tadi, DCA dan ET, tidak lantas dapat diterjemahkan sebagai kegagalan pemerintah Indonesia terlebih selama ini disebut-sebut Indonesia sangat membutuhkan ET untuk mengembalikan orang dan aset yang dilarikan ke negara itu.
”Tidak ada yang dibilang gagal. Perjanjian seperti itu kan membutuhkan kesepakatan bersama. Soal itu nanti masih akan dibahas kembali di lingkungan Polhukam besama-sama dengan Menlu,” ujar Juwono.
(sumber: Kompas)
Komentar Masa Fm:
Seharunya, Sikap pemerintah harus jelas. Jangan terlalu bertele-tele
Langganan:
Postingan (Atom)
