Muhammad Nur Hayid
- detikcom
Jakarta - Penyalahgunaan dana BI yang melibatkan tokoh-tokoh besar, baik di lingkungan eksekutif maupun legislatif disinyalir bakal dihentikan. Indikasinya para elit politik dari berbagai parpol dan pejabat eksekutif sudah bertemu untuk gerakan penghentian kasus yang kini ditangani KPK itu.
"Saya dengar sudah ada pertemuan sejumlah politisi dari DPR dan pejabat eksekutif. Isunya akan mendorong kasus ini dihentikan melalui pembiayaan. Ini karena ada deal besar untuk menyelamatkan 'raksasa-raksasa' itu," tutur wakil ketua FPKS Fahri Hamzah pada detikcom kamis (7/2/2008).
Menurut anggota Komisi III DPR ini, indikasi penghentian kasus cukup kuat karena jika diteruskan akan menjaring tokoh-tokoh penting di negeri ini, baik yang masih duduk di DPR mau pun yang sudah menjadi pejabat penting di lembaga eksekutif.
"Ini soal penyelamatan harga diri, karena kalau diteruskan akan ada pejabat penting dari pemerintah dan DPR yang kena. Mereka akan mencari korban orang-orang yang tidak punya sandaran politik. Jadi kasus ini akan menjadi sandiwara saja," kata Fahri.
Upaya menghentikan kasus ini, imbuh Fahri, juga mulai terasa di DPR. Keyakinan itu didapatkan dari informasi anggota BK dari FPKS yang memberikan informasi tersebut.
"Saya punya feeling di BK DPR juga akan dihentikan. Keyakinan saya ini karena saya pernah jadi korbannya. Alasannya, pasti memakai rujukan KPK yang tidak cukup bukti, seperti kasusnya Rohkmin Dahuri" terangnya.
Mantan aktivis reformasi 98 ini berharap publik dapat terus mengontrol agar kasus ini dapat dituntaskan. "Jika ternyata akhir dari kasus ini hanya sandiwara dengan kompromi, rakyat harus mencatat, siapa yang melakukan ini semua?" pungkasnya. ( yid / umi )
Kamis, 07 Februari 2008
Langganan:
Postingan (Atom)