Wakil Sekjen PKS Fahri Hamzah mengungkapkan, partainya siap menerima anggota non-Muslim untuk dijadikan anggota DPR dari PKS dan hal itu merupakan konsistensi atas keterbukaan parpol tersebut.
"Kami siap mencalonkan anggota non-Muslim sebagai anggota DPR dari PKS dan kami juga siap berkerja sama atau berkoalisi dengan partai apa pun dan lembaga mana pun," kata Fahri saat dihubungi Antara di Jakarta, Ahad.
Fahri yang sedang menghadiri penutupan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKS di Sanur, Bali, itu menyatakan kesediaan partainya membuka diri terhadap anggota-anggota yang non-Muslim juga sebagai konsistensi keterbukaan PKS yang sebenarnya telah dirintis sejak awal.
Selama ini, ia menambahkan, PKS juga telah memiliki anggota DPRD yang non-Muslim di beberapa daerah.
Langkah PKS menjadi partai yang terbuka terhadap semua kalangan/agama di Indonesia itu juga telah disambut positif oleh Sebali Tianyar Arimbawa, tokoh pendeta Hindu di Bali yang biasa disebut Ida Pedanda.
Dukungan tokoh sepuh Hindu di Bali tersebut atas keterbukaan PKS itu dikemukakannya pada saat dialog kebangsaan dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKS di kawasan Pantai Sanur, dengan menyatakan bahwa dirinya siap diajukan sebagai calon legislatif (caleg) dari PKS.
"PKS itu yang saya tahu sudah menjadi partai terbuka dari dulu. PKS memahami kemajemukan di negeri ini," kata tokoh asal Griya Tegeh Amlapura itu.
Lebih lanjut ditegaskannya bahwa wajah Islam yang menghargai pluralitas atau keragaman telah mampu ditampilkan PKS.
Ia juga berpesan agar PKS memegang komitmen untuk tetap menjaga sikap moral dan kepedulian sosial seperti yang ditunjukkan selama ini. Terlebih PKS didominasi kaum muda yang mempunyai waktu lebih panjang dalam berjuang membangun bangsa. [ant/www.hidayatullah.com]
Komentar Masa FM:
masya Allah...
Liat: QS Al Baqarah: 120; An-Nisa: 144
Wallahua'lam
Senin, 04 Februari 2008
AU Israel Serang Pejuang Palestina di Gaza
.jpg)
Gaza (ANTARA News) - Angkatan Udara (AU) Israel menyerang pejuang utama Palestina yang berkendaraan di Jalur Gaza utara pada Senin, dan melukai sedikit-dikitnya dua orang lain, kata sumber unsur berkuasa Hamas.
Serangan peluru kendali atas Amer Qarmout dari Panitia Perlawanan Rakyat (RRC) itu terjadi beberapa jam sesudah pembom jibaku Palestina menewaskan satu orang di kota Dimona, Israel selatan.Kemenakan laki-lakinya dan seorang pejalan luka akibat pemboman tersebut.
Sejak Israel dan Palestina menghidupkan lagi pembicaraan perdamaian pada ahir November 2007 sesudah beku tujuh tahun, sedikit-dikitnya 150 orang tewas, sebagian besar pejuang Gaza, kata hitungan kantor berita Prancis (AFP).Kematian Senin itu merupakan korban tewas ke-6.111 sejak awal pemberontakan kedua Palestina pada September 2000, sebagian besar orang Palestina, demikian hitungan AFP. Wanita juru bicara tentara Israel memastikan serangan udara terjadi, dengan menyatakan ditujukan pada seorang anggota PRC.PRC sering menembakkan roket dari Gaza ke Israel. Itu tidak termasuk unsur Palestina, yang menyatakan bertanggungjawab atas pemboman di Dimona.
Brigade Martir Aqsa, kelompok terkait longgar dengan partai Fatah Presiden Palestina Mahmud Abbas, menyatakan ikut bertanggungjawab dengan dua kelompok lain atas pemboman jibaku di Israel pada Senin.Pejabat tinggi kelompok itu, Abu Walid, mengatakan kepada AFP di kota Gaza bahwa kelompoknya melancarkan serangan itu bersama sayap bersenjata Kubu Rakyat untuk Pembebasan Palestina (PFLP) dan Brigade Perlawanan Bersatu, kelompok belum dikenal.
Kedua pembom itu melancarkan serangan itu dari Gaza, katanya.
Polisi dan badan penyelamat Israel menyatakan salah satu pembom itu tewas akibat ledakan tersebut, yang menewaskan seorang wanita penduduk Israel dan melukai 11 orang lain, dan yang lain ditembak tewas oleh polisi.Serangan itu terjadi sesudah hampir dua pekan peremebesan perbatasan antara Mesir dengan Gaza, yang membuat ratusribuan orang mengarus ke Mesir dari wilayah miskin kelolaan Hamas di antara pengepungan melumpuhkan oleh Israel.
Sesudah perembesan itu, pemerintah Israel menyuarakan keprihatinan bahwa pejuang dapat memasuki negara itu lewat celah perbatasan sepanjang 250 kilometer dengan semenanjung Sinai, Mesir.Organisasi Konferensi Islam (OKI) menyeru bantuan dunia guna menyelesaikan masalah Palestina, kata pemimpin Organisasi itu hari Minggu.Ekmeleddin Ihsanoglu, Sekretaris Jenderal OKI, yang memiliki 57 anggota, mengeluarkan pengumuman tersebut di kota Jeddah, Arab Saudi barat, setelah pertemuan khusus sehari menteri luar negerinya mengenai dukungan masyarakat dunia guna membantu rakyat Palestina.Pemimpin OKI tersebut, sebagaimana dikutip kantor berita resmi Arab Saudi SNA, menyatakan lembaga itu sedang berusaha mengerahkan berbagai upaya masyarakat antarbangsa guna menemukan penyelesaian bagi masalah Palestina.
Pada 17 Januari, Israel memutuskan memperketat penutupan itu, yang telah diberlakukannya atas Jalur Gaza sejak pertengahan Juni, ketika Hamas menguasai jalur sempit pantai tersebut. Semua tempat penyeberangan menuju Jalur Gaza ditutup.Pada hari sama, Israel melarang pengiriman bahan bakar dan bahan makanan dasar ke Jalur Gaza, sebagai pembalasan atas serangan roket rakitan oleh pejuang Palestina dari Jalur Gaza terhadap Israel.
Selain itu, sedikit-dikitnya 37 orang Palestina tewas sejak Israel melancarkan serangannya terhadap Jalur Gaza pada 15 Januari 2007. (*)
(sumber: antara)
Komentar Masa FM:
Lagi, siapa teroris? siapa penjajah? Di mana keadilan dan hak azazi manusia? Sungguh, negara-negara besar pemilik kekuasaan dunia ini telah sangat angkuh dan bermuka dua. Jika bersesuaian dengan kepentingannya, maka akandibiarkan. Jika tidak, parang panjangnya siap untuk menghabisi...
Enam Tewas di Bom Bunuh Diri Pakistan
Seorang pelaku bom bunuh diri melakukan aksinya dengan menabrakkan motor yang ditumpangi ke sebuah minibus yang mengangkut personil keamanan di kota Rawalpindi, Pakistan. Selain merusakkan minibus, ledakan bom bunuh diri tersebut mengakibatkan sekitar 6 orang tewas.
Beberapa orang cidera dalam ledakan yang terjadi saat bus melintas menuju ke sebuah bazaar di dekat markas angkatan darat Pakistan. Pasukan angkatan darat Pakistan telah menutup wilayah yang menjadi lokasi ledakan bom bunuh diri. Dalam beberapa bulan terakhir, serangkaian bom bunuh diri dilancarkan di Rawalpindi,kota yang menjadi markas angkatan darat Pakistan. Rawalpindi yang juga menjadi wilayah bermukim Presiden Pervez Musharraf terletak sekitar 12 kilometer dari ibukota Pakistan, Islamabad. Pada 27 Desember 2007, pemimpin oposisi Benazir Bhutto dan sekitar 20 orang lainnya tewas akibat tembakan dan serangan bom di Rawalpindi. Sebelum peristiwa ini berlangsung, serangkaian serangan ditujukan ke pasukan keamanan dan pegawai badan intelijen Pakistan pada 24 November 2007. Serangan pada bulan November tersebut mencakup 2 aksi bom bunuh diri terhadap bus badan intelijen Pakistan dan pos penjagaan militer Pakistan sehingga menewaskan 35 orang.
Tidak ada pihak yang mengklaim bertanggungjawab atas sejumlah serangan itu. Namun pemerintah Pakistan menuduh milisi Taliban yang berbasis dekat perbatasan Afganistan telah meningkatkan ancaman keamanan di wilayah Pakistan. (AP)
Sumber: Kompas
Komentar Masa FM:
Siapa yang mengambil keuntungan dari pengeboman ini?
Beberapa orang cidera dalam ledakan yang terjadi saat bus melintas menuju ke sebuah bazaar di dekat markas angkatan darat Pakistan. Pasukan angkatan darat Pakistan telah menutup wilayah yang menjadi lokasi ledakan bom bunuh diri. Dalam beberapa bulan terakhir, serangkaian bom bunuh diri dilancarkan di Rawalpindi,kota yang menjadi markas angkatan darat Pakistan. Rawalpindi yang juga menjadi wilayah bermukim Presiden Pervez Musharraf terletak sekitar 12 kilometer dari ibukota Pakistan, Islamabad. Pada 27 Desember 2007, pemimpin oposisi Benazir Bhutto dan sekitar 20 orang lainnya tewas akibat tembakan dan serangan bom di Rawalpindi. Sebelum peristiwa ini berlangsung, serangkaian serangan ditujukan ke pasukan keamanan dan pegawai badan intelijen Pakistan pada 24 November 2007. Serangan pada bulan November tersebut mencakup 2 aksi bom bunuh diri terhadap bus badan intelijen Pakistan dan pos penjagaan militer Pakistan sehingga menewaskan 35 orang.
Tidak ada pihak yang mengklaim bertanggungjawab atas sejumlah serangan itu. Namun pemerintah Pakistan menuduh milisi Taliban yang berbasis dekat perbatasan Afganistan telah meningkatkan ancaman keamanan di wilayah Pakistan. (AP)
Sumber: Kompas
Komentar Masa FM:
Siapa yang mengambil keuntungan dari pengeboman ini?
DCA Indonesia-Singapura Bukan Prioritas
Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono menyatakan pemerintah tidak mengagendakan pembahasan kelanjutan Perjanjian Kerjasama Pertahanan (DCA) dengan Singapura dalam rapat kabinet kali ini, yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan digelar di Departemen pertahanan, Senin (4/2).
Hal itu menurut Juwono, karena persoalan DCA Indonesia-Singapura dinilai sudah bukan lagi prioritas. Menurutnya, secara de-facto pemerintah menganggap Singapura telah men-drop kelanjutan perjanjian itu saat mantan Perdana Menteri (PM)-nya, Lee Kuan Yew, datang ke Indonesia tahun lalu.
”Ketika beliau (Lee) menyatakan perjanjian ekstradisi (ET) tidak masuk akal, maka saat itu lah DCA gugur dengan sendirinya. Keduanya kan saling terkait. Kami menerjemahkan seperti itu. Memang istilah diplomatiknya, DCA dan ET disingkirkan,” ujar Juwono.
Akan tetapi Juwono menyatakan masih belum mendengar atau mendapat kepastian soal apakah pemerintah Singapura benar-benar men-drop perjanjian (DCA) itu.
Juwono mengaku hanya melihat, sampai sekarang pemerintah Singapura tidak tampak berinisiatif atau berkeinginan menindaklanjuti perumusan kembali kebuntuan (deadlock), yang terjadi seputar kelanjutan DCA dan peraturan pelaksanaan area latihan militer (IA MTA).
Juwono menilai, soal kemungkinan perumusan ulang judul dan pasal-pasal yang ada dalam kedua perjanjian, hal itu hanya bisa dilakukan jika kedua jenis perjanjian dipisahkan atau tidak disatu paketkan seperti disepakati kedua negara selama ini.
”Kalau memang disepakati untuk dipisahkan, Dephan tentunya akan merumus ulangkan kembali perjanjian (DCA)-nya dalam arti luas, dengan rumusan kalimat yang berbeda sama sekali,” ujar Juwono.
Lebih lanjut Juwono menilai kegagalan kelanjutan atau kepastian kedua jenis perjanjian tadi, DCA dan ET, tidak lantas dapat diterjemahkan sebagai kegagalan pemerintah Indonesia terlebih selama ini disebut-sebut Indonesia sangat membutuhkan ET untuk mengembalikan orang dan aset yang dilarikan ke negara itu.
”Tidak ada yang dibilang gagal. Perjanjian seperti itu kan membutuhkan kesepakatan bersama. Soal itu nanti masih akan dibahas kembali di lingkungan Polhukam besama-sama dengan Menlu,” ujar Juwono.
(sumber: Kompas)
Komentar Masa Fm:
Seharunya, Sikap pemerintah harus jelas. Jangan terlalu bertele-tele
Hal itu menurut Juwono, karena persoalan DCA Indonesia-Singapura dinilai sudah bukan lagi prioritas. Menurutnya, secara de-facto pemerintah menganggap Singapura telah men-drop kelanjutan perjanjian itu saat mantan Perdana Menteri (PM)-nya, Lee Kuan Yew, datang ke Indonesia tahun lalu.
”Ketika beliau (Lee) menyatakan perjanjian ekstradisi (ET) tidak masuk akal, maka saat itu lah DCA gugur dengan sendirinya. Keduanya kan saling terkait. Kami menerjemahkan seperti itu. Memang istilah diplomatiknya, DCA dan ET disingkirkan,” ujar Juwono.
Akan tetapi Juwono menyatakan masih belum mendengar atau mendapat kepastian soal apakah pemerintah Singapura benar-benar men-drop perjanjian (DCA) itu.
Juwono mengaku hanya melihat, sampai sekarang pemerintah Singapura tidak tampak berinisiatif atau berkeinginan menindaklanjuti perumusan kembali kebuntuan (deadlock), yang terjadi seputar kelanjutan DCA dan peraturan pelaksanaan area latihan militer (IA MTA).
Juwono menilai, soal kemungkinan perumusan ulang judul dan pasal-pasal yang ada dalam kedua perjanjian, hal itu hanya bisa dilakukan jika kedua jenis perjanjian dipisahkan atau tidak disatu paketkan seperti disepakati kedua negara selama ini.
”Kalau memang disepakati untuk dipisahkan, Dephan tentunya akan merumus ulangkan kembali perjanjian (DCA)-nya dalam arti luas, dengan rumusan kalimat yang berbeda sama sekali,” ujar Juwono.
Lebih lanjut Juwono menilai kegagalan kelanjutan atau kepastian kedua jenis perjanjian tadi, DCA dan ET, tidak lantas dapat diterjemahkan sebagai kegagalan pemerintah Indonesia terlebih selama ini disebut-sebut Indonesia sangat membutuhkan ET untuk mengembalikan orang dan aset yang dilarikan ke negara itu.
”Tidak ada yang dibilang gagal. Perjanjian seperti itu kan membutuhkan kesepakatan bersama. Soal itu nanti masih akan dibahas kembali di lingkungan Polhukam besama-sama dengan Menlu,” ujar Juwono.
(sumber: Kompas)
Komentar Masa Fm:
Seharunya, Sikap pemerintah harus jelas. Jangan terlalu bertele-tele
ICW Ingatkan KPK Tidak Terjebak Konflik Kepentingan Dalam Kasus BI
Jakarta (ANTARA News) - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar tidak terjebak pada konflik kepentingan dalam penyidikan kasus aliran dana Bank Indonesia (BI).
Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Teten W. Masduki, mengatakan bahwa ICW mensinyalir hanya sebagian dana saja yang diberikan kepada anggota Dewan Gubernur BI yang pertanggungjawabannya jelas. "Belum lagi yang diberikan ke aparat kejaksaan dan malah kabarnya jaksa itu saat ini direkrut KPK," kata Teten. Teten menganjurkan, agar KPK menemukan inisiator dan penanggung jawab realisasi penggunaan dana itu. Sebab, kata Teten, beberapa fakta hukum yang ada ternyata tidak digunakan secara utuh oleh KPK sehingga proses hukumnya terkesan menimbulkan kontroversi. Fakta pertama, Teten menjelaskan, adalah tidak adanya anggota Dewan Gubernur BI yang menggunakan hak vetonya terhadap rencana pencairan dana dari YPPI.
Padahal, UU BI mengatur setiap keputusan Rapat Dewan Gubernur adalah keputusan kolegial dan setiap anggotanya bisa menggunakan veto jika tidak menyetujui keputusan tersebut.
Selain itu, dokumen hasil rapat pencairan dana Rp100 miliar juga tidak hanya ditandatangani Burhanuddin Abdullah selaku Gubernur BI.
"Jika mengacu pada keputusan kolegial, maka seluruh anggota Dewan Gubernur BI yang menandatangani dokumen tersebut pun menjadi tersangka," ujar Teten.
Lebih lanjut Teten mengatakan, KPK seharusnya menyelidiki rencana awal pencairan dana Rp100 miliar tersebut. "Seharusnya, KPK tidak hanya mengawali penyidikan dari Rapat Dewan Gubernur BI tanggal 3 Juni 2003, tetapi mulai rapat 20 Maret 2003," kata Teten.
Selain itu, pada dokumen akta perubahan YPPI tanggal 27 Agustus 2003, disebutkan jabatan ketua dan wakil ketua diangkat dari Dewan Gubernur BI. Mereka yang ditetapkan menjabat saat itu adalah Aulia Pohan dan Maman Soemantri. (*)
(sumber: antara)
Komentar Masa Fm:
Sudah terlalu sering intrik-intrik politik mempengaruhi setiap sisi dari hukum di Indonesia. Maaf, sepertinya bapak-bapak telah teramat paham dengan kondisi ini.
Hasyim Ajak Nahdliyin Perjuangkan Islam Rahmatan lil ‘Alamin
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengajak seluruh warga NU (Nahdliyyin) di Indonesia maupun diluar negeri untuk terus memperjuangkan nilai-nilai ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, yang memberikan manfaat bagi umat manusia.
"NU akan terus berkomitmen mewariskan nilai perjuangan Islam yang rahmatan lil alamin. NU adalah organisasi keagamaan, keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan berdasarkan amar ma'ruf nahi munkar,” katanya saat memberikan sambutan dalam Acara Puncak Harlah Ke-82 NU di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Ahad (3/1).
Ketua Umum PBNU tidak ketinggalan mengajak seluruh warga Nahdliyyin untuk mawas diri. "Kita bangun kehormatan, kita kembangkan prestasi, dan kita bangun kembali Indonesia," tandasnya.
Dikatakan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam Malang itu, NU akan terus meningkatkan peran strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan berdasar pada nilai-nilai perjuangan yang ada dalam Khittah NU 1926.
"NU ingin memperkuat harkat dan martabat bangsa menghadapi tantangan ini dengan menempatkan ulama dan pesantren menjadi modal utama untuk bergandengan dengan elemen bangsa lainnya secara visioner," tandasnya.
Dalam sambutannya Hasyim juga meminta para pemimpin negeri ini untuk bersatu dan bekerja sama dalam menyelesaikan persoalan bangsa. Menurutnya, persoalan yang muncul di Indonesia juga disebabkan kurangnya persatuan di antara para pemimpin bangsa.
"Yang sulit bukan mengatur rakyat, tetapi mengatur para pemimpin itu sendiri. Dengan bersatunya para pemimpin bangsa itu akan memudahkan bangsa ini untuk keluar dari persoalan yang dihadapi," katanya di hadapan Presiden, Wapres dan Sejumlah tokoh negara.
(nam)
(sumber NU Online)
Komentar Masa FM:
Mengatur rakyat dan pemimpin itu sama-sama sulit. Tapi dalam sudut pandang yang lain, mengatur keduanya adalah seni yang luar biasa. Pertanyaanya, mengatur mereka menggunakan apa?
Kami rasa, konsep Islam rahmatan Lil-alamin itulah jawabannya. Islam yang memang diterapkan secara total. Agar mampu mengatur setiap permasalahan yang melanda negara ini... Ayo semuanya, warga NU atau bukan, kita tegakkan Islam. Yang menjadi rahmat bagi sekalian alam....!!!
Tiga Militan, Dua Tentara Tewas di Filipina Selatan
Zamboanga, Filipina (ANTARA News) - Tiga anggota kelompok militan dan dua tentara pemerintah, Senin, tewas dalam bentrokan di Pulau Jolo, Filipina selatan, kata militer.
Sebuah patroli menyerang satuan kelompok Abu Sayyaf di luar kota Maimbung menjelang fajar, kata jurubicara wilayah militer, Mayor Eugene Batara, kepada para wartawan.
Tentara menemukan jenazah tiga militan Muslim di samping senjata mereka, ujarnya.
Dua tentara juga tewas dan lima rekan mereka dirawat di satu rumahsakit lapangan militer di ibukota provinsi, yang juga bernama Jolo.
"Tiga teroris tewas dan dua di antara tentara kami juga meninggal dalam pertempuran di Jolo. Di sana digelar operasi militer terhadap teroris," kata Batara seperti dilaporkan AFP.
Pasukan pemerintah yang merupakan bagian dari satuan elit sedang dilatih oleh Pasukan Khusus Amerika Serikat di pulau untuk mengejar kelompok Abu Sayyaf, kata kepala wilayah militer, Letjen Nelson Allaga.
Kelompok militan telah mengklaim bertanggungjawab atas terjadinya serangan teroris terburuk di negara itu, termasuk pemboman dan pembakaran terhadap sebuah kapal feri yang diklaim menewaskan lebih dari 100 orang di Teluk Manila pada 2004, di samping penculikan dan pembunuhan terhadap beberapa turis Barat.
Sejumlah kecil penasehat militer AS ditempatkan di daerah pertahanan Abu Sayyaf di Jolo dan dekat pulau selatan untuk melatih petugas intelijen dan tentara Filipina. (*)
(sumber: Antara)
Komentar Masa FM:
Jika yang melakukan pemberontakan dan perlawanan adalah muslim, maka mereka disebut sebagai teroris. Sementara bila yang melakukan pemberontakan dan perlawanan bukan muslim (misalnya, Harimau Tamil) koq gak disebut teroris juga? Aneh.... apa Media-media kita sekarang sudah sama hipokritnya dengan GW Bush??? Masyarakat kasihan, mereka akan temakan isu-isu dan kesimpulan kosong yang sebenarnya tidak adil. Karena, sebagian besarnya ternyata berstandar ganda....
Semoga saja, masyarakat kita akan semakin cerdas menilai.
Sebuah patroli menyerang satuan kelompok Abu Sayyaf di luar kota Maimbung menjelang fajar, kata jurubicara wilayah militer, Mayor Eugene Batara, kepada para wartawan.
Tentara menemukan jenazah tiga militan Muslim di samping senjata mereka, ujarnya.
Dua tentara juga tewas dan lima rekan mereka dirawat di satu rumahsakit lapangan militer di ibukota provinsi, yang juga bernama Jolo.
"Tiga teroris tewas dan dua di antara tentara kami juga meninggal dalam pertempuran di Jolo. Di sana digelar operasi militer terhadap teroris," kata Batara seperti dilaporkan AFP.
Pasukan pemerintah yang merupakan bagian dari satuan elit sedang dilatih oleh Pasukan Khusus Amerika Serikat di pulau untuk mengejar kelompok Abu Sayyaf, kata kepala wilayah militer, Letjen Nelson Allaga.
Kelompok militan telah mengklaim bertanggungjawab atas terjadinya serangan teroris terburuk di negara itu, termasuk pemboman dan pembakaran terhadap sebuah kapal feri yang diklaim menewaskan lebih dari 100 orang di Teluk Manila pada 2004, di samping penculikan dan pembunuhan terhadap beberapa turis Barat.
Sejumlah kecil penasehat militer AS ditempatkan di daerah pertahanan Abu Sayyaf di Jolo dan dekat pulau selatan untuk melatih petugas intelijen dan tentara Filipina. (*)
(sumber: Antara)
Komentar Masa FM:
Jika yang melakukan pemberontakan dan perlawanan adalah muslim, maka mereka disebut sebagai teroris. Sementara bila yang melakukan pemberontakan dan perlawanan bukan muslim (misalnya, Harimau Tamil) koq gak disebut teroris juga? Aneh.... apa Media-media kita sekarang sudah sama hipokritnya dengan GW Bush??? Masyarakat kasihan, mereka akan temakan isu-isu dan kesimpulan kosong yang sebenarnya tidak adil. Karena, sebagian besarnya ternyata berstandar ganda....
Semoga saja, masyarakat kita akan semakin cerdas menilai.
Langganan:
Postingan (Atom)
