Peredaran Korek Api Porno Resahkan Warga Jambi

Jambi (ANTARA News) - Korek api yang dilengkapi lampu yang bila dinyalakan mengeluarkan visualisasi gambar porno, marak beredar di Kota Jambi, sehingga meresahkan warga setempat yang mengkhawatirkan dampaknya terhadap anak-anak.

Keresahan warga itu cukup beralasan karena korek yang menarik perhatian banyak orang itu, bisa dengan mudah didapatkan di pertokoan di Kota Jambi dengan harga hanya Rp3.500 per buah."Saya mendapatkan atau membeli korek tersebut di toko pinggir jalan seharga Rp3.500 per buah, dapat memilih bentuk dan jenis gambar yang terlihat di dalamnya," kata Joni Tampubolon (45) warga Perumnas Kota Baru Jambi ketika ditemui, Selasa.

Korek api porno yang dilengkapi lampu di ujung bawahnya itu, bila dihidupkan lampunya, lalu disorotkan ke dinding warna terang, maka akan muncul gambar perempuan bugil dalam berbagai pose. Keresahan akibat peredaran korek api porno itu, terutama dirasakan oleh para ibu rumah tangga, karena tidak jarang anak mereka yang belum dewasa ikut memainkannya.

Rosna (29) warga Kelurahan Jelutung minta aparat keamanan dapat menertibkan dan menindak penjual korek api porno tersebut, karena keberadaannya sudah sangat meresahkan."Kita tidak ingin anak-anak melihat gambar tidak senonoh yang belum pantas dilihatnya, karena korek api tersebut dengan mudah didapatkan atau dibeli oleh siapa saja," katanya.(*)

komentar masa Fm:

Syurga Pornografi kedua di dunia adalah Indonesia...

Masyarakat seharusnya tidak hanya resah, tapi menuntut agar pemerintah kita mendengarkan seruan ummat Islam agar menerapkan undang-undang antipornografi dan pornoaksi. Sayangnya, dua tahun yang lalu tidak ada langkah serius dari pemerintah agar undang-undang itu diberlakukan.

Begitulah syurga, tidak ada lagi larangan atas kesalahan....

Data Lumpur Lapindo Harus Dibuka Untuk Publik

Jakarta (ANTARA News) - Akses publik terhadap informasi dan data yang terkait semburan lumpur panas akibat aktifitas pengeboran di sumur PT Lapindo Brantas dinilai pakar geologi masih sangat minim, sehingga masyarakat "buta" sama sekali dengan masalah ini

"Selama satu tahun terakhir kita buta sama sekali soal apa yang sudah dilakukan Lapindo dan pemerintah dalam usaha mengatasi semburan lumpur," kata mantan Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Andang Bachtiar di Jakarta, Selasa,

Ia menegaskan akses yang sangat minim terhadap data permukaan dan bawah tanah tidak pernah ditampilkan ke situs-situs resmi, padahal data itu sangat penting untuk mencari solusi dari berbagai pihak.

Memang ada peraturan hukum yang menyebutkan bahwa informasi eksplorasi tambang merupakan rahasia negara, dan pihak yang membocorkannya akan didenda sangat berat.

"Tapi lumpur Lapindo ini sudah mengganggu kepentingan rakyat, sehingga data itu sudah seharusnya dibuka untuk publik dan tidak lagi dianggap sebagai rahasia negara," kata Andang.

Ketika berbicara di forum diskusi pakar bersama publik "Mengurai Lumpur Lapindo dan Solusinya", Andang mengingatkan bahwa bencana alam tidak bisa menjelaskan masalah luapan lumpur Lapindo.

Dengan kalimat singkat, Andang menyimpulkan bahwa sebenarnya lumpur meluap ke permukaan akibat proses pengeboran yang tidak sesuai dengan standar operasi.

Sebagai pakar geologi, ia juga membantah keras teori kemunculan luapan lumpur akibat gempa yang terjadi dua hari sebelum lumpur mulai muncul di Porong.

Pada tanggal 27 Mei 2006, terjadi gempa bumi yang berpusat di Yogyakarta. Gempa itu berkekuatan 6,3 skala Richter.

Pakar gempa bumi Manga & Brodsky menyebutkan bahwa gempa bumi memang bisa mengakibatkan semburan lumpur, tapi jika kekuatannya di atas 9 skala Richter dan berjarak dekat.

Sementara Yogyakarta dan Sidoarjo berjarak sekitar 300 km dan gempa Yogya pun hanya 6,3 skala Richter.

"Sangat kecil kemungkinan gempa Yogya memicu semburan lumpur di Sidoarjo," demikian simpulan pakar gempa asal Institut Teknologi Bandung (ITB) Sri Widyantoro

Sementara itu Rudi Rubiandini, mantan ketua tim investigasi independen luapan lumpur Sidoarjo, mengatakan bahwa ternyata pihak Lapindo sendiri tidak mengetahui secara persis titik sumber lumpur.

"Itu karena mereka memang juga tidak tahu di mana titik bor mereka," kata Rudi.

Baik Andang maupun Rudi mengaku data dan fakta soal semburan lumpur mereka peroleh justru dari pihak kepolisian, bukan dari Lapindo. (*)

komentar masa fm:

Sepakat...!!! Selama ini Pemerintah kita sepertinya terlalu banyak berbohong. Tidak transparan. Jika terus begini sebenarnya kita sedang dipimpin, dilayani atau dibodohi?

Kita juga belum tahu, Kenapa Harus pemerintah (rakyat) yang menelan semua biaya Penanggulangan lumpur lapindo? Bukankah jika penambangan di sana untung, pihak lapindo (bakeri group) tidak pernah memberikan kepada rakyat?

Seharusnya, bukan rakyat terus yang dirugikan...

Inilah susahnya hidup di negara kapitalis. Bukanlah rakyat yang dilayani oleh penguasa, tapi korporat dan para pemilik modal. Nasiib... nasiib

Yusril: Tuntutan Pidana Terhadap Pak Harto Gugur Demi Hukum

Jakarta (ANTARA News) - Pakar hukum Prof Dr Yusril Ihza Mahendra, SH, berpendapat tuntutan pidana terhadap mantan Presiden Soeharto secara otomatis gugur demi hukum karena yang bersangkutan telah meninggal dunia.

"Tuntutan pidana terhadap mantan Presiden Soeharto gugur demi hukum, karena Pak Harto telah meninggal dunia," kata Yusril Ihza Mahendra, kepada ANTARA News di Jakarta, Selasa.

komentar masa fm:
Kenapa tidak dari dulu di hukum mati saja? Bukankah para pejabat di China telah menyediakan satu peti mati untuknya ketika baru diangkat sebagai pegawai pemerintahan. Karena, jika terbukti melakukan korupsi, maka hukuman mati harus diterapkan atasnya.

Kalau sudah begini, Bagaimana dengan penerapan hukum di negara ini?

Liddle: Demokrasi Indonesia Masih Baru dan Perlu Dibenahi

Jakarta (ANTARA News) - Pengamat politik dari Ohio State University (OSU) Columbus Amerika Serikat, Profesor Bill Liddle, mengatakan demokrasi di Indonesia masih baru dan perlu terus diperbaiki termasuk masalah korupsi.

"Yang perlu dibenahi korupsi. Korupsi adalah masalah yang paling sulit dihadapi sistem demokrasi di Indonesia," kata Liddle dalam Peluncuran Buku "Dari Columbus untuk Indonesia 70 Tahun Profesor Bill Liddle dari Murid dan Sahabat" di Jakarta, Senin malam.

Liddle menjelaskan bahwa arti pokok demokrasi adalah masyarakat memilih pejabat dan pejabat bertanggung jawab lima tahun kepada masyarakat.

"Tapi kalau yang mereka lakukan sebagai pejabat tidak mencerminkan aspirasi masyarakat, melainkan uang, tentu saja itu bukan demokrasi yang efektif," katanya.

Oleh karena itu, jika masyarakat Indonesia sudah percaya bahwa semuanya dikorupsi, maka makin lama makin hilang kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi.

Namun, Liddle yakin bahwa demokrasi di Indonesia sedang terkonsolidasi, dengan arti tidak menghadapi ancaman pokok lagi.

Arti terkonsolidasi lainnya adalah, jika setiap lima tahun di tingkat nasional dilakukan pemilihan umum presiden misalnya Susilo Bambang Yudhoyono terpilih kembali, maka dia tidak akan turun seperti masa Soeharto yang bukan presiden demokratis.

Menurutnya, Presiden Yudhoyono adalah Presiden pertama yang dipilih langsung, sedangkan Megawati dan Gus Dur tidak lebih dari perdana menteri dalam sistem parlementer dan gampang diganggu oleh parlemen.

"Tapi kalau SBY adalah Presiden pertama yang betul-betul dipilih dalam sistem presidensil. Saya kira masih terlalu awal kalau ingin melihat segi kebijakan," katanya.

Namun, ia berharap sejak awal Presiden SBY bisa bergerak lebih agresif, karena Presiden Yudhoyono mendapat mayoritas 61 persen.

"Tapi, dia bertindak seakan-akan cuma 50 persen tambah satu dan dia takut sekali, hilang dukungan. Padahal dia dukungannya banyak sekali dan dia bisa manfaatkan itu," katanya.

Ia menegaskan, demokrasi di Indonesia sudah ada dan tinggal mengembangkannya. Memang, demokrasi di Indonesia masih baru, masih dalam masa percobaan, sistem kepartaian belum berkembang dengan baik, dan pilkada baru dilakukan untuk pertama kali.

Jadi jangan mengharapkan demokrasi yang sempurna," katanya.(*)

sumber: antara

komentar masa fm:
Dari dulu, kita masih dianggap belajar demokrasi. Ujar sebagian orang: "indonesia itu demokrasi banget...".

Jika yang dimaksud dengan berdemokrasi adalah sebagaimana Amerika mengamalkan demokrasi, maka Indonesia akan tinggal selangkah lagi menjadi negara demokrasi sejati. Indonesia telah menjadi negara yang dipimpin oleh korporasi sebagaimana Amerika. Kedaulatan Rakyat hanya dijadikan sebagai lipstik kepada rakyat, padahal sebagian besar kebijakan pemerintahan sangat sarat dengan pengaruh pemilik modal.

Jika suatu saat nanti Indonesia melakukan indonesiasi dunia dengan neo-imprealisme dalam bidang ekonomi, maka Indonesia akan menjadi pengemban demokrasi sejati (hipokrit sejati).

Alangkah bijaknya, jika kita memilih alternatif sistem yang lain. Tentu saja selain demokrasi...

BK DPR Beri Apresiasi KPK Tetapkan Gubernur BI sebagai Tersangka

Jakarta (ANTARA News) - Badan Kehormatan DPR RI memberi apresiasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang pada hari Senin (28/1) ini bertindak tegas dengan menetapkan Gubernur Bank Indonesia bersama dua pejabat bank sentral sebagai tersangka.

"Dalam waktu dekat ini, kami akan menemui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk berkoordinasi tentang keterkaitan anggota DPR RI dalam dugaan aliran dana milik Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI)," kata Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR RI, Gayus Lumbuun, di Jakarta, Senin.

Selain Gubernur Bank Indonesia (BI), Burhanuddin Abdullah, pihak KPK juga menetapkan dua pejabat lainnya, yakni Rusli Simanjuntak dan Oey Hui Tiong sebagai tersangka kasus dugaan aliran dana BI kepada sejumlah pihak, termasuk ke lingkungan beberapa anggota parlemen tersebut."Khusus terhadap Burhanudin Abdullah, KPK menetapkannya menjadi tersangka kasus tersebut, karena dialah yang memimpin Dewan Gubernur dengan memutuskan kebijakan tentang penggunaan uang milik YPPI sebesar Rp100 miliar bagi keperluan bantuan hukum (Rp68,5 miliar) serta bagi oknum anggota DPR RI (Rp31,5 miliar)," ungkap Gayus Lumbuun.

Skandal aliran dana BI ini merebak ke permukaan, karena diduga melibatkan sejumlah politisi (baik yang masih jadi anggota DPR RI maupun telah di posisi lainnya), sehubungan proses pembuatan undang-undang perbankan di tahun 2004 lalu.Untuk kelancaran proses hukum ke depan, menurut Gayus Lumbuun, BK DPR RI segera berkoordinasi dengan KPK sehubungan dengan dugaan keterkaitan beberapa anggota DPR RI tersebut.

"Terutama berkaitan dengan pencabutan Berita Acara Keterangan Rusli Simanjuntak yang dicabut pada tanggal 6 Desember 2007, padahal sebelumnya telah menyebutkan nama-nama penerima uang BI, jumlah dan tempatnya dengan rinci," ujar Gayus Lumbuun lagi.(*)

sumber: antara

komentar masa fm:
Untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menegakkan hukum terutama dalam pemberatasan korupsi pemerintah tidak boleh pilih-pilih. Siapapun pelakunya harus ditindak tegas dan diberikan hukuman yang berat. Rakyat telah terlanjur tidak percaya terhadap pemerintah.
Jika ingin mendapatkan credit point dari rakyat pemerintah harus lakukan itu. Siapa tahu, hal inilah yang membuat mata rakyat kian terbuka. Agar rakyat mengerti bahwa pemimpin yang mereka pilih adalah pemimpin yang memihak kepada mereka. Jika tidak, jangan harap pada kesempatan pemilu berikutnya tahun 2009 rakyat akan memilih kembali.

(mudah-mudahan saja rakyat masih mau memilih... masalahnya hampir semua calon pemimpin negeri ini sudah tidak lagi dipercayai).