JAKARTA, RABU - Karyawan Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang tergabung dalam Serikat Pekerja PLN mengancam akan melakukan mogok kerja jika keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak segera dicabut. Hal ini disampaikan oleh Ahmad Daryoko, Ketua Serikat Pekerja PLN, usai menemui Menteri Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi dan jurubicara Kepresidenan Andi Mallarangeng di Istana Negara, Rabu (30/1).
Menurut Daryoko, keputusan RUPS untuk memisahkan Badan Usaha PLN merupakan indikasi adanya rencana penjualan aset-aset PLN kepada pihak asing. Daryoko, yang memimpin unjuk rasa di depan Istana, juga mengatakan dalam orasinya bahwa surat yang dikeluarkan Menteri BUMN Sofyan Djalil, pada Direksi PLN untuk mencabut keputusan RUPS hanya bohong belaka.
"Masak, keputusan RUPS hanya dibatalkan dengan surat pemberitahuan oleh seorang Menteri pada Dirut PLN. Pekerjaan kayak gini adalah pekerjaan bohong-bohongan," tegas Daryoko.
Saat ini, karyawan PLN yang melakukan unjuk rasa di Istana Negara mulai meningggalkan lokasi tersebut. Rencananya mereka, akan menuju Kantor PLN Pusat untuk melakukan koordinasi. (KP)
(sumber: kompas)
komentar masa fm:
Serikat Pekerja sebenarnya telah betul-betul menyadari, bahwa restrukturisasi lebih mirip swastanisasi. Jika suatu saat nanti, semua BUMN telah diswastanisasi. Maka, apalagi yang dimiliki oleh rakyat?
Bukankah, undang-undang negara ini telah sangat jelas menyatakan bahwa segala bentuk kekayaan alam termasuk sumber energi mesti dikuasai oleh negara. Dan penggunaan keuntungannya untuk hajat hidup orang banyak. Kalau swastanisasi terjadi, apakah hajat hidup orang banyak akan terpenuhi?
Wajar, jika SP (serikat Pekerja) PT PLN melakukan mogok kerja. Karena mereka merupakan bagian dari rakyat yang sadar, bahwa suatu saat nanti mereka akan tertindas di dalam negara sendiri.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar