Habib Umar serukan Agar Kembali bersatu

Ribuan umat muslim memadati Masjid Jami di Jalan Sungai Jingah, untuk mengikuti tabligh akbar yang disampaikan Al Habib Umar Bin Hafidz, yang berasal dari Tarem Hadramaut, Yaman, tadi malam (29/01)

Jamaah yang datang tak hanya berasal dari seputar wilayah Kota Banjarmasin, Martapura dan Banjarbaru semata tapi juga dari wilayah Kalteng dan Kaltim. Terpaksa Jalan Sungai Jingah mulai dari jembatan simpang empat sungai jingah, hingga simpang Malkom Temon ditutup untuk menampung jamaah.Sebelum menyampaikan tabligh akbar di Masjid Jami, pada siang harinya Habib Umar juga telah berkunjung ke Pondok Pesantren Annur Martapura serta menyampaikan tabligh akbar di Masjid Al Mukarommah Martapura.

Dalam kesempatan tersebut, ulama kharismatik tersebut menyerukan agar Kaum muslim bersatu berdasarkan tuntunan Rasulullah saw.

Hari ini (30/01), Habib Umar menemui para 'Ulama di daerah ini di Masjid al Ikhsan Banjarmasin.

Komentar Masa Fm:

Ummat merindukan 'ulama yang mampu membimbingnya ke arah perbaikan. Mengarahkan 'umara-nya agar benar-benar menerapkan syariat Islam sebagai ajaran yang mulia yang dibawa oleh Rasulullah saw.

Pesawat Kaum Bugil

ADA-ada saja. Orang bugil boleh baik pesawat. Ini dilakukan sebuah maskapai penerbangan di Jarman Timur. Di negara ini, nudisme memang hal biasa. "Kami ingin membuat kebebasan itu terwujud pula di atas awan," ujar Enrico Hess dari biro travel Ossi Urlaub yang menggelar paket liburan bugil ini, Selasa (29/1).

Penerbangan bugil akan dilakukan pada 5 Juli mendatang antara Erfurt di Jerman tenggara dan Laut Baltik. Tiketnya dijual dengan harga 499 euro.

"Semua penumpang akan terbang dengan tubuh telanjang, namun mereka baru akan diizinkan membuka pakaian begitu mereka di dalam pesawat. Tapi pilot dan pramugari tidak telanjang," ujar Hess.

Komentar Masa Fm:
Kebebasan bisa terwujud di mana saja. Karena sejatinya manusia sebenarnya bisa memilih antara jalan kebaikan (takwa) dan jalan kesesatan.

[Faal hamaha fujuuraha wa taqwaaha...]
Jadi, sebenarnya semua orang bisa memilih. Memilih syurga ataukah neraka.

Depkominfo Bangun Sistem Peringatan Dini Ketahanan Pangan

Departemen Komunikasi dan Informatika akan membuat membangun early warning system (sistem peringatan dini) untuk ketahanan pangan nasional.

Dengan sistem ini, Depkominfo bermaksud memberikan informasi mengenai harga dan stok sembilan bahan pokok dan barang kebutuhan lain yang penting untuk masyarakat. "Secara nasional, pasar-pasar induk yang ada di Kabupaten atau provinsi akan dimonitor setiap hari, tidak hanya harga, tapi juga stock," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Mohammad Nuh kepada wartawan di Gedung Depkominfo, Jakarta. Rabu (30/1).

Informasi hasil monitoring ini, menurut Nuh, akan disebarkan pada pihak-pihak yang terkait untuk ditindaklanjuti. Informasi tersebut juga dapat diakses oleh masyarakat nantinya. Dengan tersedianya informasi mengenai harga dan ketersediaan bahan pokok, Nuh berharap bisa mengurangi aksi spekulan.

Saat ini, lanjut Nuh, pihaknya telah membuat standar operational procedure (SOP) dan menyiapkan petugas yang akan terlibat di dalam sistem. Namun, kata dia, pelaksanaan sistem tersebut tidak akan sama antar daerah. Ketika ditanya target pelaksanaan, Nuh menjawab, "Target Februari tahun ini," katanya. (DIV) (sumber: kompas)

Komentar Masa Fm:

Seharusnya pemerintah kita saat ini memiliki visi sebagaimana pak Harto. Beliau memiliki perencanaan jangka panjang yang demikian bagus untuk menangani masalah pangan. Tentu bukan romantisme sejarah, jika pada masa pak Harto kita pernah mengalami swasembadapangan. Tapi, bukankah bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghargai sejarah negaranya?

Bukankah itu ciri, bahwa sebenarnya pak Harto benar2 memiliki ciri sebagai pemimpin yang kuat untuk mensejahterakan rakyatnya (yang memang mayoritas adalah petani)? Beliau sadar, bahwa kekuasaan yang dimilikinya akan bertahan lama. Maka dari itu, perencanaan jangka panjang yang lumayan strategis bisa beliau lakukan. Sama sebagaimana yang dilakukan oleh Mahatir Muhammad atas Malaysia.

Apakah perlu kita memperpanjang masa kepemimpinan presiden kita agar mampu memiliki visi dan perencanaan jangka panjang atas pangan seperti pak Harto? Sebagian mengatakan, "biarlah hidup dalam kekuasaan tiran, biarlah hidup di dalam kediktatoran, tapi kita gak hidup sengsara seperti saat ini". "Kalau tahu begini, Eunakan hidup di zaman Suharto..."

(apanya yang enak????)

Karyawan PLN Ancam Mogok kerja

JAKARTA, RABU - Karyawan Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang tergabung dalam Serikat Pekerja PLN mengancam akan melakukan mogok kerja jika keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak segera dicabut. Hal ini disampaikan oleh Ahmad Daryoko, Ketua Serikat Pekerja PLN, usai menemui Menteri Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi dan jurubicara Kepresidenan Andi Mallarangeng di Istana Negara, Rabu (30/1).

Menurut Daryoko, keputusan RUPS untuk memisahkan Badan Usaha PLN merupakan indikasi adanya rencana penjualan aset-aset PLN kepada pihak asing. Daryoko, yang memimpin unjuk rasa di depan Istana, juga mengatakan dalam orasinya bahwa surat yang dikeluarkan Menteri BUMN Sofyan Djalil, pada Direksi PLN untuk mencabut keputusan RUPS hanya bohong belaka.

"Masak, keputusan RUPS hanya dibatalkan dengan surat pemberitahuan oleh seorang Menteri pada Dirut PLN. Pekerjaan kayak gini adalah pekerjaan bohong-bohongan," tegas Daryoko.

Saat ini, karyawan PLN yang melakukan unjuk rasa di Istana Negara mulai meningggalkan lokasi tersebut. Rencananya mereka, akan menuju Kantor PLN Pusat untuk melakukan koordinasi. (KP)

(sumber: kompas)

komentar masa fm:

Serikat Pekerja sebenarnya telah betul-betul menyadari, bahwa restrukturisasi lebih mirip swastanisasi. Jika suatu saat nanti, semua BUMN telah diswastanisasi. Maka, apalagi yang dimiliki oleh rakyat?

Bukankah, undang-undang negara ini telah sangat jelas menyatakan bahwa segala bentuk kekayaan alam termasuk sumber energi mesti dikuasai oleh negara. Dan penggunaan keuntungannya untuk hajat hidup orang banyak. Kalau swastanisasi terjadi, apakah hajat hidup orang banyak akan terpenuhi?

Wajar, jika SP (serikat Pekerja) PT PLN melakukan mogok kerja. Karena mereka merupakan bagian dari rakyat yang sadar, bahwa suatu saat nanti mereka akan tertindas di dalam negara sendiri.

Peredaran Korek Api Porno Resahkan Warga Jambi

Jambi (ANTARA News) - Korek api yang dilengkapi lampu yang bila dinyalakan mengeluarkan visualisasi gambar porno, marak beredar di Kota Jambi, sehingga meresahkan warga setempat yang mengkhawatirkan dampaknya terhadap anak-anak.

Keresahan warga itu cukup beralasan karena korek yang menarik perhatian banyak orang itu, bisa dengan mudah didapatkan di pertokoan di Kota Jambi dengan harga hanya Rp3.500 per buah."Saya mendapatkan atau membeli korek tersebut di toko pinggir jalan seharga Rp3.500 per buah, dapat memilih bentuk dan jenis gambar yang terlihat di dalamnya," kata Joni Tampubolon (45) warga Perumnas Kota Baru Jambi ketika ditemui, Selasa.

Korek api porno yang dilengkapi lampu di ujung bawahnya itu, bila dihidupkan lampunya, lalu disorotkan ke dinding warna terang, maka akan muncul gambar perempuan bugil dalam berbagai pose. Keresahan akibat peredaran korek api porno itu, terutama dirasakan oleh para ibu rumah tangga, karena tidak jarang anak mereka yang belum dewasa ikut memainkannya.

Rosna (29) warga Kelurahan Jelutung minta aparat keamanan dapat menertibkan dan menindak penjual korek api porno tersebut, karena keberadaannya sudah sangat meresahkan."Kita tidak ingin anak-anak melihat gambar tidak senonoh yang belum pantas dilihatnya, karena korek api tersebut dengan mudah didapatkan atau dibeli oleh siapa saja," katanya.(*)

komentar masa Fm:

Syurga Pornografi kedua di dunia adalah Indonesia...

Masyarakat seharusnya tidak hanya resah, tapi menuntut agar pemerintah kita mendengarkan seruan ummat Islam agar menerapkan undang-undang antipornografi dan pornoaksi. Sayangnya, dua tahun yang lalu tidak ada langkah serius dari pemerintah agar undang-undang itu diberlakukan.

Begitulah syurga, tidak ada lagi larangan atas kesalahan....

Data Lumpur Lapindo Harus Dibuka Untuk Publik

Jakarta (ANTARA News) - Akses publik terhadap informasi dan data yang terkait semburan lumpur panas akibat aktifitas pengeboran di sumur PT Lapindo Brantas dinilai pakar geologi masih sangat minim, sehingga masyarakat "buta" sama sekali dengan masalah ini

"Selama satu tahun terakhir kita buta sama sekali soal apa yang sudah dilakukan Lapindo dan pemerintah dalam usaha mengatasi semburan lumpur," kata mantan Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Andang Bachtiar di Jakarta, Selasa,

Ia menegaskan akses yang sangat minim terhadap data permukaan dan bawah tanah tidak pernah ditampilkan ke situs-situs resmi, padahal data itu sangat penting untuk mencari solusi dari berbagai pihak.

Memang ada peraturan hukum yang menyebutkan bahwa informasi eksplorasi tambang merupakan rahasia negara, dan pihak yang membocorkannya akan didenda sangat berat.

"Tapi lumpur Lapindo ini sudah mengganggu kepentingan rakyat, sehingga data itu sudah seharusnya dibuka untuk publik dan tidak lagi dianggap sebagai rahasia negara," kata Andang.

Ketika berbicara di forum diskusi pakar bersama publik "Mengurai Lumpur Lapindo dan Solusinya", Andang mengingatkan bahwa bencana alam tidak bisa menjelaskan masalah luapan lumpur Lapindo.

Dengan kalimat singkat, Andang menyimpulkan bahwa sebenarnya lumpur meluap ke permukaan akibat proses pengeboran yang tidak sesuai dengan standar operasi.

Sebagai pakar geologi, ia juga membantah keras teori kemunculan luapan lumpur akibat gempa yang terjadi dua hari sebelum lumpur mulai muncul di Porong.

Pada tanggal 27 Mei 2006, terjadi gempa bumi yang berpusat di Yogyakarta. Gempa itu berkekuatan 6,3 skala Richter.

Pakar gempa bumi Manga & Brodsky menyebutkan bahwa gempa bumi memang bisa mengakibatkan semburan lumpur, tapi jika kekuatannya di atas 9 skala Richter dan berjarak dekat.

Sementara Yogyakarta dan Sidoarjo berjarak sekitar 300 km dan gempa Yogya pun hanya 6,3 skala Richter.

"Sangat kecil kemungkinan gempa Yogya memicu semburan lumpur di Sidoarjo," demikian simpulan pakar gempa asal Institut Teknologi Bandung (ITB) Sri Widyantoro

Sementara itu Rudi Rubiandini, mantan ketua tim investigasi independen luapan lumpur Sidoarjo, mengatakan bahwa ternyata pihak Lapindo sendiri tidak mengetahui secara persis titik sumber lumpur.

"Itu karena mereka memang juga tidak tahu di mana titik bor mereka," kata Rudi.

Baik Andang maupun Rudi mengaku data dan fakta soal semburan lumpur mereka peroleh justru dari pihak kepolisian, bukan dari Lapindo. (*)

komentar masa fm:

Sepakat...!!! Selama ini Pemerintah kita sepertinya terlalu banyak berbohong. Tidak transparan. Jika terus begini sebenarnya kita sedang dipimpin, dilayani atau dibodohi?

Kita juga belum tahu, Kenapa Harus pemerintah (rakyat) yang menelan semua biaya Penanggulangan lumpur lapindo? Bukankah jika penambangan di sana untung, pihak lapindo (bakeri group) tidak pernah memberikan kepada rakyat?

Seharusnya, bukan rakyat terus yang dirugikan...

Inilah susahnya hidup di negara kapitalis. Bukanlah rakyat yang dilayani oleh penguasa, tapi korporat dan para pemilik modal. Nasiib... nasiib

Yusril: Tuntutan Pidana Terhadap Pak Harto Gugur Demi Hukum

Jakarta (ANTARA News) - Pakar hukum Prof Dr Yusril Ihza Mahendra, SH, berpendapat tuntutan pidana terhadap mantan Presiden Soeharto secara otomatis gugur demi hukum karena yang bersangkutan telah meninggal dunia.

"Tuntutan pidana terhadap mantan Presiden Soeharto gugur demi hukum, karena Pak Harto telah meninggal dunia," kata Yusril Ihza Mahendra, kepada ANTARA News di Jakarta, Selasa.

komentar masa fm:
Kenapa tidak dari dulu di hukum mati saja? Bukankah para pejabat di China telah menyediakan satu peti mati untuknya ketika baru diangkat sebagai pegawai pemerintahan. Karena, jika terbukti melakukan korupsi, maka hukuman mati harus diterapkan atasnya.

Kalau sudah begini, Bagaimana dengan penerapan hukum di negara ini?

Liddle: Demokrasi Indonesia Masih Baru dan Perlu Dibenahi

Jakarta (ANTARA News) - Pengamat politik dari Ohio State University (OSU) Columbus Amerika Serikat, Profesor Bill Liddle, mengatakan demokrasi di Indonesia masih baru dan perlu terus diperbaiki termasuk masalah korupsi.

"Yang perlu dibenahi korupsi. Korupsi adalah masalah yang paling sulit dihadapi sistem demokrasi di Indonesia," kata Liddle dalam Peluncuran Buku "Dari Columbus untuk Indonesia 70 Tahun Profesor Bill Liddle dari Murid dan Sahabat" di Jakarta, Senin malam.

Liddle menjelaskan bahwa arti pokok demokrasi adalah masyarakat memilih pejabat dan pejabat bertanggung jawab lima tahun kepada masyarakat.

"Tapi kalau yang mereka lakukan sebagai pejabat tidak mencerminkan aspirasi masyarakat, melainkan uang, tentu saja itu bukan demokrasi yang efektif," katanya.

Oleh karena itu, jika masyarakat Indonesia sudah percaya bahwa semuanya dikorupsi, maka makin lama makin hilang kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi.

Namun, Liddle yakin bahwa demokrasi di Indonesia sedang terkonsolidasi, dengan arti tidak menghadapi ancaman pokok lagi.

Arti terkonsolidasi lainnya adalah, jika setiap lima tahun di tingkat nasional dilakukan pemilihan umum presiden misalnya Susilo Bambang Yudhoyono terpilih kembali, maka dia tidak akan turun seperti masa Soeharto yang bukan presiden demokratis.

Menurutnya, Presiden Yudhoyono adalah Presiden pertama yang dipilih langsung, sedangkan Megawati dan Gus Dur tidak lebih dari perdana menteri dalam sistem parlementer dan gampang diganggu oleh parlemen.

"Tapi kalau SBY adalah Presiden pertama yang betul-betul dipilih dalam sistem presidensil. Saya kira masih terlalu awal kalau ingin melihat segi kebijakan," katanya.

Namun, ia berharap sejak awal Presiden SBY bisa bergerak lebih agresif, karena Presiden Yudhoyono mendapat mayoritas 61 persen.

"Tapi, dia bertindak seakan-akan cuma 50 persen tambah satu dan dia takut sekali, hilang dukungan. Padahal dia dukungannya banyak sekali dan dia bisa manfaatkan itu," katanya.

Ia menegaskan, demokrasi di Indonesia sudah ada dan tinggal mengembangkannya. Memang, demokrasi di Indonesia masih baru, masih dalam masa percobaan, sistem kepartaian belum berkembang dengan baik, dan pilkada baru dilakukan untuk pertama kali.

Jadi jangan mengharapkan demokrasi yang sempurna," katanya.(*)

sumber: antara

komentar masa fm:
Dari dulu, kita masih dianggap belajar demokrasi. Ujar sebagian orang: "indonesia itu demokrasi banget...".

Jika yang dimaksud dengan berdemokrasi adalah sebagaimana Amerika mengamalkan demokrasi, maka Indonesia akan tinggal selangkah lagi menjadi negara demokrasi sejati. Indonesia telah menjadi negara yang dipimpin oleh korporasi sebagaimana Amerika. Kedaulatan Rakyat hanya dijadikan sebagai lipstik kepada rakyat, padahal sebagian besar kebijakan pemerintahan sangat sarat dengan pengaruh pemilik modal.

Jika suatu saat nanti Indonesia melakukan indonesiasi dunia dengan neo-imprealisme dalam bidang ekonomi, maka Indonesia akan menjadi pengemban demokrasi sejati (hipokrit sejati).

Alangkah bijaknya, jika kita memilih alternatif sistem yang lain. Tentu saja selain demokrasi...

BK DPR Beri Apresiasi KPK Tetapkan Gubernur BI sebagai Tersangka

Jakarta (ANTARA News) - Badan Kehormatan DPR RI memberi apresiasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang pada hari Senin (28/1) ini bertindak tegas dengan menetapkan Gubernur Bank Indonesia bersama dua pejabat bank sentral sebagai tersangka.

"Dalam waktu dekat ini, kami akan menemui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk berkoordinasi tentang keterkaitan anggota DPR RI dalam dugaan aliran dana milik Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI)," kata Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR RI, Gayus Lumbuun, di Jakarta, Senin.

Selain Gubernur Bank Indonesia (BI), Burhanuddin Abdullah, pihak KPK juga menetapkan dua pejabat lainnya, yakni Rusli Simanjuntak dan Oey Hui Tiong sebagai tersangka kasus dugaan aliran dana BI kepada sejumlah pihak, termasuk ke lingkungan beberapa anggota parlemen tersebut."Khusus terhadap Burhanudin Abdullah, KPK menetapkannya menjadi tersangka kasus tersebut, karena dialah yang memimpin Dewan Gubernur dengan memutuskan kebijakan tentang penggunaan uang milik YPPI sebesar Rp100 miliar bagi keperluan bantuan hukum (Rp68,5 miliar) serta bagi oknum anggota DPR RI (Rp31,5 miliar)," ungkap Gayus Lumbuun.

Skandal aliran dana BI ini merebak ke permukaan, karena diduga melibatkan sejumlah politisi (baik yang masih jadi anggota DPR RI maupun telah di posisi lainnya), sehubungan proses pembuatan undang-undang perbankan di tahun 2004 lalu.Untuk kelancaran proses hukum ke depan, menurut Gayus Lumbuun, BK DPR RI segera berkoordinasi dengan KPK sehubungan dengan dugaan keterkaitan beberapa anggota DPR RI tersebut.

"Terutama berkaitan dengan pencabutan Berita Acara Keterangan Rusli Simanjuntak yang dicabut pada tanggal 6 Desember 2007, padahal sebelumnya telah menyebutkan nama-nama penerima uang BI, jumlah dan tempatnya dengan rinci," ujar Gayus Lumbuun lagi.(*)

sumber: antara

komentar masa fm:
Untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menegakkan hukum terutama dalam pemberatasan korupsi pemerintah tidak boleh pilih-pilih. Siapapun pelakunya harus ditindak tegas dan diberikan hukuman yang berat. Rakyat telah terlanjur tidak percaya terhadap pemerintah.
Jika ingin mendapatkan credit point dari rakyat pemerintah harus lakukan itu. Siapa tahu, hal inilah yang membuat mata rakyat kian terbuka. Agar rakyat mengerti bahwa pemimpin yang mereka pilih adalah pemimpin yang memihak kepada mereka. Jika tidak, jangan harap pada kesempatan pemilu berikutnya tahun 2009 rakyat akan memilih kembali.

(mudah-mudahan saja rakyat masih mau memilih... masalahnya hampir semua calon pemimpin negeri ini sudah tidak lagi dipercayai).

Dua Tentara AS Tewas Dalam Serangan Bom di Baghdad

Baghdad (ANTARA News) - Dua prajurit Amerika tewas dalam serangan-serangan bom terpisah di Baghdad pada akhir pekan, demikian diumumkan militer AS, Minggu.

Satu prajurit tewas ketika sebuah bom meledak di jalur kendaraannya di Baghdad timurlaut, Minggu, kata militer AS dalam sebuah pernyataan.

Satu prajurit lagi tewas dalam ledakan serupa Sabtu ketika ia sedang melakukan patroli dengan berjalan kaki di distrik Syiah Kadhamiyah di wilayah timurlaut ibukota Irak tersebut, katanya.

Dengan kematian-kematian terakhir itu, jumlah prajurit Amerika yang tewas di Irak sejak invasi pimpinan AS pada 2003 menjadi 3.934, menurut hitungan AFP yang berdasarkan atas angka-angka dari situs berita independen www.icasualties.org. (*)

(sumber: antara)

komentar masa fm:
Allahuakbar...!!! semoga Allah membebaskan rakyat Iraq dari Penjajahan AS dan sekutunya dan menegakkan kembali Khilafah Islamiyah. Amin...

Kantor Berita Asing Turunkan Berita Meninggalnya Soeharto

Bandung (ANTARA News) - Meninggalnya mantan Presiden RI kedua HM Soeharto pada Minggu pukul 13.30 di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) Jakarta Selatan mendapat perhatian dari sejumlah kantor berita asing di dunia dengan menurunkan beritanya.

Kantor berita Prancis, Agence France-Presse (AFP) menurunkan beritanya - Indonesia`s former president Suharto, whose iron-fisted rule became a byword for corruption and bloody repression but also brought economic growth, died Sunday after a long and public fight for life.

Mantan Presiden Suharto yang pemerintahannya "bertangan besi" dan berlumur darah, namun juga berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menigggal dunia Minggu siang setelah berjuang lama untuk hidup, kata AFP.

Reuters yang berpusat di London, Inggris, menurunkan berita - Former president Soeharto, hailed as the father of development by some Indonesians during his 32 years in power and accused of corruption and rights abuses by others, died on Sunday after suffering multiple organ failure

Mantan Presiden Soeharto yang dianggap sebagai "Bapak Pembangunan "oleh sebagian besar bangsa Indonesia dan selama 32 tahun memerintah dengan kekuasaan namun didera isu korupsi dan melanggar ham azasi manusia oleh lainnya, meninggal Minggu siang setelah sebagian organnya tidak berfungsi,kata Reuters.

Sementara berita CNN (AS) menulis - Former Indonesian dictator Soeharto -- the "smiling general" who ruled his country with an iron fist for three decades -- died Sunday at a hospital in Jakarta, said his doctor. He was 86.

Mantan diktator Indonesia atau dikenal sebagai "smiling general" yang telah memerintah negeri dengan "tangan besi "selama tiga dekade, meninggal Minggu siang di RS di Jakarta dalam usia 86 tahun, demikian laporan CNN.

Sedangkan ABC News menulis berita Former Indonesian president Soeharto dies Former strongman Soeharto, who died age 86 on Sunday, steered Indonesia through three decades of rapid economic growth and stability, only to see much of his work unravel in months as the country was plunged into chaos.

Orang kuat mantan Presiden Suharto meninggal Minggu siang dalam usia 86 tahun. Selama tiga dekade memimpin Indonesia berhasil meningkatkan pertumbuhan eknomi dan stabilitas, kata ABC News.(*)

komentar masa fm:
Pemimpin itu membuat sejarah, sementara selebritis membuat berita. Cukuplah kepemimpinan (alm) H. M. Soeharto selama 32 tahun telah menorehkan sejarah buruk bagi negara ini (indonesia). Meskipun, sejatinya para otoriter sebagaimana "Pak Jendral" akan senantiasa ada di negeri ini. Selama sistem kapitalisme masih bercokol dan mengangkangi bangsa ini.
Semoga Arwahnya diberikan ampunan oleh Allah. Karena dosa-dosanya atas bangsa ini selama 32 tahun sudah terlalu banyak. amin...