Dubes Serbia Harap Indonesia Dukung Integritas Wilayahnya

Dubes Serbia Harap Indonesia Dukung Integritas WilayahnyaJakarta (ANTARA News) - Duta Besar (Dubes) Serbia untuk Indonesia, Zoran Kazazovic, berharap bahwa Pemerintah Indonesia memberikan dukungan kepada wilayah negaranya untuk mempertahankan integritas wilayah dan kedaulatannya.Hal itu dikemukakan Kazazovic ketika ditemui ANTARA News di sela-sela acara peringatan hari kemerdekaan negerinya di Jakarta, Jumat malam, terkait dengan rencana Kosovo memerdekakan diri pada pekan mendatang.

Menurut Kazazovic, rencana Kosovo mengumumkan kemerdekaan itu dapat dipandang sebagai tindakan melanggar hukum dan tidak berlaku. Pandangan itu mendapat dukungan dari Rusia, yang memunyai hak veto di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.Pemerintah Serbia, menurut dia, akan melakukan segala upaya, baik secara politik ataupun diplomasi, untuk menyelesaikan perbedaan pendapat itu.

Saat ditanya mengenai kemungkinan menggunakan cara militer guna menyelesaikan permasalahan itu, Kazazovic mengatakan bahwa Pemerintah Serbia tidak akan menggunakan kekuatan tentara.Ia mengatakan pula, Pemerintah Serbia akan memaksimalkan peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa guna menyelesaikan permasalahan itu.

Serbia dengan didukung Rusia pekan ini meminta Dewan Keamanan menyelenggarakan sidang darurat untuk membahas usaha Kosovo memerdekakan diri.Pada kesempatan itu, ia juga menegaskan bahwa masalah Kosovo semata-mata terkait dengan masalah suku, bukan agama.Kazazovic juga menggarisbawahi hubungan baik antara pemerintah Serbia dan Indonesia, yang telah terjalin lama di segala bidang.

Sementara itu, dalam sidang darurat Dewan Keamanan, Serbia meminta anggota badan dunia itu, termasuk Indonesia, menolak pernyataan kemerdekaan Kosovo, yang diperkirakan dilakukan dalam 2-3 hari mendatang.Permintaan agar Dewan Keamanan tidak menerima kemerdekaan Kosovo tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Serbia Vuk Jeremic dalam sidang badan dunia itu di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Kamis waktu setempat.Di tengah suara 15 anggota Dewan Keamanan, yang saat ini terpecah, Indonesia sebagai salah satu anggotanya belum menunjukkan sikap jika Kosovo memerdekakan diri, menolak atau menerima kemerdekaan itu.Dengan berseberangan dengan Rusia, Amerika Serikat serta negara Eropa di Dewan Keamanan, terutama Inggris dan Prancis, bersikap mendukung kemerdekaan Kosovo.

Wakil Tetap Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Marty Natalegawa belum mengungkapkan sikap Indonesia terhadap kemungkinan pernyataan kemerdekaan oleh Kosovo.Namun, di tengah keterpecahan suara anggota Dewan Keamanan menyangkut Kosovo, Marty menyatakan Indonesia masih tetap yakin bahwa badan dunia itu berusaha kuat agar masalah Kosovo diselesaikan secara damai."Bagaimanpun, pada intinya, semua negara anggota Dewan Keamanan tidak ingin ada lagi konflik di Balkan," katanya.

Secara hukum, Kosovo --yang sebagian besar penduduknya suku Albania dan sebagian kecil suku Serbia-- masih menjadi bagian dari Serbia, namun sejak 1999, Kosovo dikelola pemerintahan di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang juga melibatkan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). (*)

Pakistan Tangkap Tersangka Kelima Pembunuh Benazir Bhutto

Islamabad (ANTARA News) - Polisi Pakistan telah menangkap seorang tersangka kelima yang dituduh terlibat dalam pembunuhan pemimpin oposisi Benazir Bhutto pada 27 Desember 2007, kata seorang penyelidik, Jumat (15/2).Tersangka itu, yang diidentifikasi sebagai Abdur Rasheed, ditangkap di satu rumah di kawasan kota garnisun Rawalpindi, Kamis, dan disebut-sebut sebagai anggota utama kelompok yang merencanakan pembunuhan Benazir.

"Abdur Rasheed adalah seorang anggota utama kelompok itu dan terlibat dalam pemberian senjata kepada anggota-angota kelompok tersebut," kata seorang penyelidik senior kepolisian kepada AFP.Rasheed tidak berada di lokasi pembunuhan itu, katanya.Ia diajukan kepada seorang hakim yang mencatat pernyataannya, kata seorang penyelidik lain."Ia mengakui peranan dukungannya dalam persekongkolan pembunuhan itu," katanya.Empat muslim garis keras -- dua ditangkap di daerah perbatasan baratlaut dan dua lagi di Rawalpindi -- telah menjalani interogasi.

Polisi mengatakan bahwa dua dari mereka, Hasnain Gul dan Rafaqat, mengaku di sebuah pengadilan Rabu bahwa mereka merencanakan serangan itu untuk membalas serangan pemberintah terhadap sebuah masjid muslim garis keras di Islamabad, ibukota Pakistan, yang menewaskan lebih dari 100 orang, sebagian besar muslim garis keras.

Benazir, yang tewas dalam serangan penembakan dan bom bunuh diri pada 27 Desember, menjadi sasaran kelompok militan karena ia mendukung tindakan pemerintah dan dipandang sebagai pro-Barat, kata penyelidik.

Pemerintah Pakistan dan Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat/AS (CIA) menuduh Baitullah Mehsud, seorang komandan militan yang terkait dengan Al-Qaeda yang berpangkalan di daerah suku Waziristan Selatan, mendalangi serangan tersebut. (*)

Pakistan Ujicoba Rudal Nuklir Jarak Pendek

Islamabad (ANTARA News) - Pakistan, Rabu, menembakkan rudal balistik berkemampuan nuklir jarak pendek dalam rangkaian latihan peluncuran ketiga dalam beberapa pekan terakhir, kata militer negara tersebut.

Pasukan tentara dari komando pertahanan strategis berhasil meluncurkan rudal Hatf III (Ghaznavi), yang berjangkauan 290 kilometer, kata pernyataan militer, sebagaimana dilaporkan AFP.Peluncuran tersebut disaksikan oleh pejabat Perdana Menteri Mohammedmian Soomro dan panglima militer Ashfaq Kayani. Namun pernyataan juga mengatakan bahwa rincian lebih lanjut akan diumumkan kemudian.

Pakistan dan India secara rutin melakukan ujicoba-ujicoba rudal sejak negara Asia Selatan bertetangga yang militernya berkemampuan nuklir itu saling melakukan ujicoba senjata nuklir pada Mei 1998.Meskipun demikian, dalam tahun 2004 mereka melancarkan proses perdamaian yang berjalan lamban yang bertujuan mengakhiri permusuhan yang telah berumur enam dasawarsa dan menyelesaikan sengketa mereka mengenai kawasan Kashmir, di kawasan Himalaya, yang menyebabkan kedua negara terlibat perang selama tiga tahun.

Pada Februari 2007 Pakistan dan India menandatangani satu kesepakatan untuk mengurangi resiko kecelakaan akibat senjata nuklir.

Kedua negara juga terikat perjanjian untuk saling memberitahu mengenai latihan ujicoba rudal, namun bukan peluncuran rudal. (*)

Jasad Pemberontak Timor Leste Disambut Ratusan Pendukung

Dili (ANTARA News) - Ratusan orang, Rabu, berkumpul di rumah pemberontak Timor Timur Alfredo Reinado, yang tewas dalam upaya pembunuhan atas presidennya awal pekan ini, saat jasadnya dibawa ke Dili dalam persiapan pemakaman.

Sekitar 500 orang anggota keluarga, teman dan pendukungnya dengan tenang memenuhi rumahnya, sementara puluhan polisi negara dan Perserikatan Bangsa-Bangsa menjaga keamanan saat jasadnya tiba sesudah menjalani pembedahan di kamar mayat rumahsakit.

Pemakaman tersebut diperkirakan berlangsung pada Kamis.

Maria Luisa, salah satu tetangga Reinado, menyatakan sedih atas kematiannya.

"Ini terjadi akibat pemimpin menunda pembicaraan dengannya dan itu membuatnya tegang dan lepas kendali," kata wanita berusia 38 tahun tersebut.

Manuel, pengemudi, yang berhenti di rumah itu, mengatakan kepada kantor berita Prancis AFP, "Saya sangat prihatin baginya, Alfredo, yang berjuang untuk kebenaran dan keadilan. Saya sedih, tapi juga tidak menyetujui serangan atas rumah presiden."Reinado, mantan mayor polisi tentara, muncul sebagai tokoh kunci pada kerusuhan Mei 2006, yang menggoyahkan demokrasi muda itu dan memaksa penempatan penjaga perdamaian asing untuk memulihkan ketenangan.

Ia menjadi pemimpin mandiri dari sekitar dua lusin inti dari 600 tentara pemberontak, yang memicu kegentingan ketika membelot, menyatakan dibedakan, karena mereka berasal dari daerah barat.Ia ditangkap dan dipenjarakan dengan tuduhan memiliki senjata gelap, mencoba membunuh dan membangkang, namun lolos dari penjara dan bermain petak-umpet dengan pemerintah sampai Presiden Jose Ramos-Horta menghentikan pemburuan atasnya.

Perundingan putus-sambung di antara keduanya terjadi, tapi berhenti ketika anak buah Reinado menyerang kediaman presiden pada Senin.

Reinado ditembak tewas dan Ramos-Horta dihantam dua atau tiga peluru dalam bakutembak saat itu.Presiden itu menjalani tiga pembedahan di Australia, tempat ia dirawat, dan diperkirakan sembuh dan pulang dalam sekitar tiga pekan, kata dokter.Jaksa agung Timor Timur pada Rabu menyatakan akan menerbitkan surat perintah penahanan untuk 18 orang, yang diduga terlibat percobaan pembunuhan presiden dan perdana menteri negeri itu.


"Kami hari ini sampai pada kesimpulan untuk menerbitkan surat penahanan itu," kata Jaksa Agung Longinhos Monteiro kepada wartawan di Dili.Ketika menjawab pertanyaan mengenai seberapa kuat buktinya, ia menyatakan "99 persen", kemudian menambahkan, "Saya tidak mau menyebut nama mereka."Tentara Australia terus berdatangan di Dili pada Rabu untuk memperkuat pasukan asing penjaga perdamaian dan 1.600 polisi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mereka dikerahkan untuk menerapkan keadaan darurat menyusul serangan pada hari Senin tersebut.Jalan di Dili tetap tenang, walaupun penduduk setempat menyatakan suasana masih tegang.Perdana Menteri Timor Timur Xanana Gumao pada Senin mengumumkan keadaan darurat diberlakukan di seluruh negeri selama sedikit-dikitnya 48 jam setelah Ramos-Horta ditembak.Keadaan darurat itu mempertimbangkan jam larangan keluar rumah pada malam sejak pukul 20.00 waktu setempat (18.00 WIB), kata Gusmao.

Jam malam itu akan "mencabut hak bergerak bebas, yang berarti bahwa orang tidak dapat berkeliling dan setiap orang harus tetap tenang di rumah dari pukul 08.00 malam", kata Gusmao dalam pernyataan tertulisnya. (*)

Menyelesaikan Skandal BLBI

Tidak diragukan, skandal BLBI ini telah menyebabkan kerugian negara dalam jumlah yang sangat sangat besar, yakni: Rp 138,4 triliun (95,8%) dari penyimpangan penyaluran BLBI sebesar Rp 144,5 triliun, Rp 84,842 (58,7%) dari penyimpangan penggunaan BLBI serta Rp 17,76 triliun (33%) dari penyimpangan penggunaan Rekening 502 (untuk tambahan BLBI dan blanket guarantee), yaitu rekening Pemerintah atas nama Menteri Keuangan di Bank Indonesia (Marwan Batubara, Skandal BLBI: Ramai-ramai Merampok Uang Negara, hlm. 26 dan 37). Bukan hanya itu, kerugian juga ditimbulkan akibat terkucurnya Rp 431,6 triliun untuk penyuntikan obligasi rekap kepada pihak perbankan, ditambah sedikitnya Rp 600 triliun sebagai pembayaran bunganya (Kwik Kian Gie, Interpelasi Bantuan Likuidasi Bank Indonesia, hlm. 34).

Beban utang yang harus ditanggung oleh negara akibat skandal BLBI itu tentu saja juga sangat besar. Lebih dari Rp 1000 triliun harus disediakan untuk pembayaran pokok dan bunga obligasi rekap, dengan beban pembayaran utang dalam APBN setiap tahunnya mencapai Rp 40 triliun – Rp 50 triliun yang harus dilakukan hingga tahun 2021. Keadaan ini menyebabkan menurunnya kemampuan keuangan negara, khususnya dalam membiayai pelayanan publik seperti kesehatan dan pendidikan serta peningkatan kesejahteraan rakyat.

Ironisnya, sebagian dari pengemplang dana BLBI itu kini justru masuk dalam daftar orang terkaya Indonesia dimana kekayaan 150 orang terkaya (versi Globe Asia 2007) mencapai US$ 46,6 miliar atau Rp 438 triliun. (Marwan Batubara, Skandal BLBI: Ramai-ramai Merampok Uang Negara, hlm. 262).

Semua Turut Andil

BI, sebagai bank sentral yang menjalankan fungsi lending of the last resort, bertindak ceroboh. Hasil Audit BPK dan BPKP menunjukkan sebagian besar penyaluran BLBI oleh BI sekitar 95,8% dari total BLBI sebesar Rp 144,5 triliun tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pada tahap penyelesaian BLBI, korupsi terjadi lagi dan menimbulkan skandal baru. Obligor sengaja menyerahkan kepada BPPN aset-aset yang tak layak, di bawah nilai pinjaman, dan bahkan fiktif sebagai jaminan pelunasan kewajiban mereka. Menurut audit BPK, dari Rp 132,7 triliun aset yang diserahkan, nilai komersial aset hanya Rp 12,29 triliun. Kurang dari 10%! Sudah begitu, melalui kolusi dengan pejabat BPPN, SKL (Surat Keterangan Lunas) dengan mudah diberikan kepada obligor meskipun mereka hanya membayar sebagian kecil kewajibannya (rata-rata hanya sekitar 28%). Salim Group hanya mengembalikan dana sekitar 36,77% dari dana BLBI lebih dari Rp 25 triliun. Dengan kelihaiannya, tentu melalui kolusi dengan pejabat terkait, pemilik lama bisa membeli kembali asetnya yang sudah diserahkan kepada Pemerintah. Bahkan dengan harga sangat murah. BCA, misalnya, direstrukturisasi dengan obligasi sebesar Rp 60,9 triliun, namun 51% sahamnya dijual hanya Rp 5,3 triliun. Ironinya, menurut Kwik, keputusan jahat seperti ini dibuat dalam rapat kabinet. Semua peserta rapat—Presiden Mega, Wapres Hamzah Haz, termasuk SBY dan Yusuf Kalla serta Boediono—menyetujui keputusan aneh ini. Hanya Menteri Kwik saja yang menolak. Bukan hanya BCA, TPN (milik Humpuss) yang merupakan pembayar atas utang Humpuss senilai Rp 4,576 triliun dijual kepada Vista Bella (ditengarai juga terafiliasi Humpuss) senilai Rp 521 miliar saja.

Kekacauan penyelesaian skandal BLBI makin menjadi-jadi dengan dihapusnya aspek pidana obligor yang telah memperoleh SKL melalui pemberian fasilitas R&D atau Release and Discharge (pelepasan dan pengapusan) berdasarkan Inpres No 8/2002 yang ditandatangani oleh Presiden Megawati. Sebelumnya, Presiden BJ Habibie memulai penyelesaian kasus BLBI secara out of court settlement. Sekarang, Presiden SBY tidak tegas terhadap 8 obligor, bersedia menegosiasikan JKPS dan bahkan sempat menyambut obligor di Istana.

Intervensi Asing

Semua kekacauan dan kebodohan luar biasa ini, di samping akibat kesalahan Pemerintah, juga amat dipengaruhi oleh tindakan IMF. Dengan kewenangan yang dimiliki pasca ditandatanganinya LOI, IMF bebas melakukan intervensi, mencampuri dan memaksakan kehendaknya pada hampir seluruh kebijakan ekonomi yang dibuat pemerintah melalui LOI dan Memorandum on Economic and Financial Policies. Tercatat, terdapat sekitar 1.300 butir kesepakatan LOI yang harus diimplementasikan Pemerintah. IMF telah memberikan rekomendasi ekonomi, bukan hanya salah tetapi menjerumuskan, yang akibatnya justru memperparah krisis. IMF, misalnya, menekan Pemerintah untuk mengucurkan obligasi rekap dalam jumlah besar kepada pihak perbankan (melalui desakan target penguatan CAR minimal 8%). Lalu, IMF menekan Pemerintah untuk segera menjual bank-bank rekap (antara lain BCA dan BDNI) dalam waktu singkat sehingga harga jualnya sangat rendah seperti yang dijelaskan di muka.

Mengurai Masalah

Jika ditelaah lebih dalam maka akar masalah skandal BLBI disebabkan oleh:

Pertama, adanya intervensi asing dan lemahnya pemerintahan. Asing, dalam hal ini IMF, melalui LoI diberi kesempatan oleh Pemerintah untuk mengatur perekonomian Indonesia. Alih-alih mengatur, yang terjadi justru membuat hancur dan menjerumuskan Indonesia ke jurang kemiskinan dan kesengsaraan. Ditambah lagi sikap tunduk dan patuh terhadap pihak asing, yang nota bene adalah kaum kafir penjajah, yang semakin memperparah kondisi. Padahal Islam telah melarang kaum Muslim untuk tunduk dan dikuasi oleh kaum kafir penjajah:

]وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاًً[

Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. (TQS. An-Nisa’ [04]: 141)

Allah SWT juga melarang kita untuk menaati dan mengikuti orang-orang kafir karena sesungguhnya mereka akan menjerumuskan kita dalam kesesatan:

]يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ[

Hai orang-orang yang beriman, jika kalian menaati orang-orang yang kafir itu, niscaya mereka mengembalikan kalian ke belakang (kepada kekafiran), lalu jadilah kalian orang-orang yang rugi. (TQS. Ali Imran [03]: 149)

Kedua, skandal BLBI memang sarat dengan praktik kolusi, korupsi dan pelanggaran aturan yang sudah ada. Melalui Inpres No 8/2002 Pemerintah memilih penyelesaian skandal BLBI dengan lebih mengutamakan pengembalian aset dibandingkan dengan penegakan hukum. Dengan Inpres ini, Pemerintah memberi penjahat BLBI bukti penyelesaian berupa pelepasan dan pembebasan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum, serta memberi kesempatan terus-menerus kepada mereka dengan tenggat waktu yang selalu molor dalam pengembalian hutang, melalui mekanisme MSAA, MRNIA dan APU.

Menurut Marwan Batubara (Anggota DPD RI), skandal BLBI sangat sulit diselesaikan karena melibatkan dana besar, yang juga berarti para pengusaha besar; di samping melibatkan para penguasa dan lembaga internasional (IMF), yang memang berkepentingan dan mendapat keuntungan langsung dari kasus ini. Selain itu, juga ada upaya dari para penjahat BLBI yang ingin aman, supaya skandal tersebut tidak diungkit-ungkit. Mereka semuanya berkolusi dan menguasai lembaga-lemabaga peradilan dan lembaga-lembaga negara, termasuk orang-orang di parlemen.

Ketiga, Pro Kapitalis. Kebijakan Pemerintah memberikan bantuan likuiditas kepada bank-bank yang bangkrut sebesar Rp 143 triliun tersebut, sementara faktor utama penyebab kebangkrutan mereka justru terjadi karena kejahatan yang mereka lakukan sendiri, dimana uang-uang rakyat yang dikumpulkan oleh para pemilik bank itu kemudian mereka pakai sendiri untuk membiayai proyek-proyek mereka. Nyata sekali ini merupakan bentuk pemihakan Pemerintah kepada para kapitalis, dan sadar atau tidak, telah memiskinkan rakyatnya sendiri. Sebabnya, dana-dana yang sebenarnya bisa dipakai untuk kepentingan rakyat, justru disedot habis-habisan untuk membantu para penjahat hitam. Padahal Rasulullah saw. telah mengingatkan mereka:

«الَلَّهُمَّ مَنْ وُلِّيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِيْ شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ»

“Ya Allah, siapa saja yang telah diangkat untuk mengurus urusan umatku, kemudian dia mempersulitnya, maka persulitlah dia. ” (HR. Muslim)

Keempat, terjebak pada sistem ribawi. Hutang sebesar Rp 1000 triliun yang harus disediakan untuk pembayaran pokok dan bunga obligasi rekap, dengan beban pembayaran utang dalam APBN setiap tahunnya mencapai Rp 40 triliun – Rp 50 triliun yang harus dilakukan hingga tahun 2021, jelas menunjukkan bahwa Pemerintah konsisten memegang sistem ribawi; sistem bunga-berbunga. Inilah salah satu sumber mengapa hutang BLBI dan rekap obligasi ini tidak kunjung selesai dan bahkan cenderung membesar.

Padahal Allah SWT dengan tegas Allah telah memerintahkan setiap kaum Muslim untuk meninggalkan segala bentuk riba:

]يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ[

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kalian orang-orang yang beriman.” (TQS. Al-Baqarah [02]: 278)

Wahai Kaum Muslim:

Sungguh harta negara telah dan sedang dirampok secara ramai-ramai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bahkan mereka berkoalisi dengan pihak asing, yang diperparah dengan bobroknya sistem yang ada saat ini untuk melanggengkan skandal ini, dan terbukti telah menghancurkan negeri ini. Karena itu, akankah kondisi ini kita biarkan begitu saja?

Belum saatnyakah kita kembali pada aturan Allah SWT yang telah terbukti secara nalar dan meyakinkan mampu menyelesaikan segala persoalan, termasuk skandal BLBI ini. Bukankah Allah telah berfirman:

]وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَاْلأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ[

Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Tuhanmu dan pada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. (TQS. Ali Imran [3]: 133). []

KOMENTAR Masa FM:

Kebijakan BBM: Lebih Rasional Menaikkan Harga (Kompas, 12/02/08)

Itulah logika kapitalistik. Menaikkan harga BBM yang pasti membebani rakyat dianggap rasional.

Wartawan Inggris Diculik di Irak

BAGHDAD, SELASA - Seorang wartawan Inggris dan penterjemahnya diculik di dekat sebuah hotel di Basra tengah, Irak selatan, demikian dilaporkan Kantor Berita Suara Irak, Senin waktu setempat.
"Orang-orang bersenjata dalam dua mobil menculik wartawan Inggris Butler Richard dari jaringan CBS dan penterjemahnya dan membawa mereka ke sebuah tempat yang tidak diketahui," kata sumber-sumber kepolisian Basra kepada Suara Irak.
Penculikan itu terjadi pada Minggu malam. Kedua orang itu, yang sedang melakukan tugas mereka, tinggal di Hotel Qasr al-Sultan di Basra, 590 kilometer sebelah selatan Baghdad.

sumber: kompas online

Berlanjutnya Kehadiran Tentara AS Picu Banyak Aksi Teror di Irak

Kairo (ANTARA News) - Presiden Mesir Hosni Mubarak, Senin, mengatakan berlanjutnya kehadiran tentara AS dan negara asing lain di Irak akan menarik lebih banyak aksi teror di negara yang dicabik perang tersebut dan mengancam keamanan seluruh wilayah itu. Dalam penerbangan ke Uni Emirat Arab untuk suatu kunjungan, Mubarak memperingatkan di pesawat presiden mengenai dipertahankannya kehadiran tentara AS di Irak, yang telah menderita konflik antar-aliran dan pemboman pinggir jalan sejak serbuan pimpinan AS pada 2003, demikian laporan kantor berita resmi Mesir, MENA.

Awal tahun lalu, Presiden AS George W. Bush memerintahkan tambahan 30.000 prajurit di Irak guna "menanggulangi bentrokan antar-aliran dan aksi perlawanan di negara yang dicabik pertempuran itu.Amerika Serikat saat ini menempatkan sebanyak 160.000 prajurit di Irak. Pengurangan sebanyak 30.000 personil diperkirakan dilakukan hingga Juli, kata komandan militer AS di Irak.

Sementara itu, Menteri Pertahanan AS Gobert Gates, Senin, mengatakan ia akan mendukung dikeluarkannya instruksi jeda dalam penarikan tentara dari Irak setelah keberangkatan sebanyak 30.000 prajurit tambahan hingga Juli. Serangan menentukanDi Mosul, Irak utara, lebih dari 1.000 prajurit AS dan Irak telah memulai operasi terhadap Al-Qaeda, kata militer AS, Senin, sehingga melicinkan jalan bagi apa yang dikatakan para pejabat Irak akan menjadi serangan menentukan.

Bulan lalu, Perdana Menteri Irak Nuri Al-Maliki mengumumkan rencana untuk mengusir gerilyawan Sunni dari Mosul, kota terbesar ketiga di Irak, yang disebut para komandan AS sebagai kubu pedesaan utama terakhir Al-Qaeda.

Meskipun Amerika Serikat menyatakan serangan telah merosot di seluruh Irak hingga 60 persen, para komandan AS telah mengatakan Al-Qaeda tetap menjadi ancaman besar bagi keamanan dan musuh yang berbahaya.Puluhan ribu prajurit Irak dan AS ikut dalam beberapa serangan di berbagai provinsi di bagian utara negeri tersebut, tempat Al-Qaeda dan gerilyawan lain bersatu kembali setelah terusir dari provinsi Anbara di Irak barat dan sekitar Baghdad tahun lalu.

Tambahan tentara Irak, dengan dukungan helikopter dan tank, telah dikerahkan ke Mosul. Militer AS, Senin, menyatakan satu operasi telah dimulai untuk membersihkan gerilyawan dari pangkalan di sebelah timur kota itu, tempat lima prajurit AS tewas bulan lalu."Setakat ini, ada tambahan 1.999 ISF (personil Pasukan Keamanan Irak) dan CF (Pqasukan Koalisi) yang melancarkan ... operasi tersebut," kata Mayor Jenderal Gary Gangerfield, jurubicara bagi pasukan AS di daerah itu."Itu adalah persiapan bagi operasi militer yang akan dilancarkan dalam waktu dekat untuk menguasai daerah yang mudah bergolak tersebut," kata Wathiq Al-Hamadani, Kepala Polisi Provinsi Nineveh, tempat Mosul berada.

Meskipun para pejabat Irak telah berbicara mengenai "pembersihan" Mosul dari petempur Al-Qaeda, para komandan AS kurang tegas, dan mengatakan serangan mendatang adalah bagian dari operasi yang lebih luas. Mayor Jenderal Mark Hertling dari AS, panglima militer di Irak utara, mengatakan petempur Al-Qaeda menggunakan kota besar di wilayah utara dan daerah yang lebih terpencil. Ia juga mengatakan sebagian petempur meninggalkan Irak, dengan rencana akan kembali. (*)

Komentar Masa Fm:
Oleh Karenanya, monggo... silakan pulang ke Amerika. Dari pada ntar bikin gara2....

Timor Leste Dalam Keadaan Darurat, Jam Malam Diberlakukan

DILI - Perdana Menteri Timor Timur Xanana Gumao, Senin, mengumumkan keadaan darurat akan diberlakukan di seluruh negeri selama sedikitnya 48 jam setelah Presiden Ramos-Horta ditembak dan terluka.Keadaan darurat itu akan mempertimbangkan jam larangan keluar rumah pada waktu malam dari pukul 20 waktu setempat (pukul 18 WIB), kata Gusmao.

Jam malam itu akan "mencabut hak untuk bergerak secara bebas, yang berarti bahwa orang tidak dapat berjalan-jalan berkeliling dan setiap orang harus tetap dengan tenang di rumah dari pukul 8 malam", kata Gusmao dalam pernyataan tertulis.

Orang juga akan dilarang melakukan pertemuan atau demonstrasi, ia menambahkan.Tidak segera jelas kapan jam larangan keluar rumah pada waktu malam itu akan dicabut.

Pengumuman itu masih harus disetujui secara resmi oleh penjabat kepala negara, wakil pertama ketua parlemen nasional Vicente Guterres, karena ketidakhadiran Ramos-Horta.

"Kami semua akan bersatu dalam mengatasi atau melewati tantangan yang menentang stabilitas kami. Sekarang kami akan tetap bersama secara tenang dalam menanggulangi masalah ini," kata Gusmao.

"Saya khususnya mengalamatkan diri saya pada pemuda kami, karena saya tahu bahwa banyak dari anda masih merasakan desakan untuk memberontak. Anda hendaknya tidak meniru perbuatan jahat satu kelompok bersenjata yang tanpa pembenaran ingin membunuh orang lain serta merusak kedaulatan dan stabilitas negara," ia menambahkan.

Ramos-Horta, 58, ditembak dan dilukai secara serius oleh pemberontak dalam bakutemak dini hari di tempat kediamannya di pinggiran ibukota Dili dan telah diterbangkan ke Australia untuk perawatan medis.Dokter mengatakan bahwa meskipun ia dalam keadaan serius dan dihajar oleh dua atau tiga peluru, ia diperkirakan akan pulih sepenuhnya.

Gusmao diserang tak lama setelah itu, tapi berhasil lolos tanpa cedera.Pemimpin pemberontak Alfredo Reinado, yang memperoleh sementara dukungan di antara para pemuda yang tidak puas di Timor Timur, tewas bersama dengan seorang lain dari pendukungnya di tempat kediaman Ramos-Horta. (*)

Cuaca Dingin Tewaskan Lebih 750 Orang di AfghanistanKabul

(ANTARA News) - Lebih 750 orang tewas akibat cuaca sangat dingin dan longsoran salju yang kuat dalam musim dingin saat ini di seluruh Afghanistan, kata seorang pejabat pemerintah, Sabtu.Musim dingin terburuk dalam puluhan tahun di negara Asia tengah yang bergunung dan miskin itu juga membunuh 230 000 sapi, kata Noor Padshah Kohistani dari Komisi Manajemen Bencana Nasional.
Di seluruh negara itu, 763 orang tewas sejak awal musim dingin akibat cuaca dingin dan longsoran salju yang kuat," katanya kepada Reuters. Longsoran saju telah menghancurkan lebih 500 rumah dan merusak lebih 40.000 rumah lainnya, kata sebuah pernyataan komisi bencana itu.Daerah-daerah yang paling parah yang terkena dampak itu adalah provinsi-provinsi Herat dan Badghis di Afghanistan barat, tempat sejumlah warga telah diamputasi karena radang kedinginan, kata media pemerintah.
Sejumlah keluarga di sana menjual anak-anak mereka baru-baru ini karena tidak dapat memelihara atau atau memberikan makan, kata laporan-laporan media.
Banyak jalan raya penting yang menghubungkan distrik-distrik dengan ibukota-ibukota provinsi terhambat karena salju, yang mengakibatkan pengiriman pasokan terhalang.
Kematian ternak dianggap sebagai kerugian besar bagi Afghanistan, sebuah negara pertanian yang banyak tergantung pada bantuan asing.
Sehubungan dengan musim dingin yang terburuk yang mendorong harga pangan naik tajam, Program Pangan Dunia PBB bulan lalu menyerukan bantuan pangan tambahan untuk 2,55 juta warga Afghanistan sampai musim panen Juni mendatang.(*)

Pemerintah Jamin Pasokan Logistik Hingga 10 Hari

BREBES, JUMAT- Pemerintah Kabupaten Brebes menjamin pasokan logistik untuk korban bencana tanah longsor di Dukuh Meranggeng, Desa Sidangwangi, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes hingga 10 hari. Keberadaan posko bencana juga berlangsung hingga selesai masa pemulihan sarana prasarana. Hingga saat ini, upaya pemulihan dan perbaikan sarana prasarana di sekitar lokasi kejadian masih terus dilakukan.
Hal itu disampaikan Kepala Kantor Informasi dan Kehumasa n Kabupaten Brebes, Mayang Sri Herbimo, Jumat (8/2). Menurut dia, pemerintah akan menjamin pasokan logistik kepada korban bencana longsor hingga jangka waktu 10 hari. Meskipun demikian apabila masih belum mencukupi, pemerintah akan kembali menambah bantuan.
B antuan logistik yang sudah disalurkan diantaranya meliputi beras, mie instan, kecap, dan makanan kaleng. Selain itu, juga didirikan dapur umum untuk korban longsor dan sukarelawan yang ada di sana. Saat ini, sekitar 50 persen atau sekitar 150 orang sukarelawan yang bekerja di sana sudah mulai ditarik.
Mayang mengatakan, posko bencana masih akan didirikan hingga pemulihan sarana prasanana selesai dilakukan. Saat ini, pemulihan sarana prasarana diprioritaskan pada tiga hal, yaitu merapatkan tegakan di sepanjan g hulu sungai dan memperkuat tanggul di tikungan sungai, memperbaiki rumah-rumah penduduk yang terkena longsor, dan memperbaiki jalan serta jembatan yang rusak.
Diharapkan, perbaikan sementara pada jalan dan jembatan yang rusak selesai dilakukan pekan ini. Dengan demikian, jalan dan jembatan tersebut dapat kembali dilewati kendaraan maupun alat berat.
Selain itu, pemerintah juga telah berkoordinasi dengan PT PLN (persero) untuk segera memulihkan sarana penerangan di sana. Perbaikan sarana penerangan juga mulai dilakukan Jumat kemarin.
Meskipun demikian menurut Mayang, saat ini pemulihan dan perbaikan sarana prasarana masih terhalang cuaca. Hujan masih sering terjadi di Desa Sindangwangi.

Eksekusi Amrozi Cs Makin Tak Pasti

Jumat, 8 Februari 2008 21:05 WIB
JAKARTA, JUMAT - Pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana mati pelaku bom Bali I makin tak pasti. Kejaksaan belum bisa mengeksekusi Amrozi Cs lantaran harus masih menungguputusan permohonan Peninjuan Kembali (PK) yang diajukan ke Mahkamah Agung (MA).
"Kita masih menunggu proses PK. Kita tunggu saja putusan PK-nya," tegas Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum), Abdul Hakim Ritonga ketika ditemui di Kejagung, Jakarta, Jumat (8/2).
Jadi kapan waktu eksekusinya? "Saya ngak bisa jawab. Kita maunya,ya secepatnya," lanjut Ritonga.
Menurut Ritonga, selaku eksekutor, maka Kejaksaan harus melakukan eksekusi sesuai ketentuan yang berlaku. Dan karena ketiga terpidana yakni Amrozi, Imam Samudera dan Ali Gufron alias Muklas mengajukan PK, eksekusi tak bisa dilaksanakan.
Saat ditanya, sampai kapan batas akhir bagi Amrozi Cs menempuh upaya hukum, Ritonga mengatakan, pihaknya menunggu sampai ada keputusan hukum yang sifatnya sudah tetap. Serta tidak ada lagi upaya hukum yang bisa ditempuh Amrozi Cs.
Mengenai pelaksanaan eksekusi sendiri, Ritonga mengaku tidak ada hal yang sulit. "Ngak ada yang sulit-sulit. Kita tunggu turun dulu putusan pengadilan mengenai PK itu," lanjutnya.
Seperti diketahui, pada tanggal 30 Januari lalu, tim kuasa hukum Amrozi Cs mengajukan PK untuk kedua kalinya. PK didaftarkan melalui Pengadilan Negeri (PN) Denpasar. Selain mengajukan PK, kuasa hukum Amrozi Cs juga meminta agar persidangan dipindah dari PN Denpasar ke PN Cilacap. Alasannya, Amrozi Cs berkeinginan hadir di persidangan.
(Persda Network/yls

Din: Kemiskinan di Indonesia Butuh Reformasi HukumJakarta

(ANTARA News) - Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsudin menyatakan bahwa untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia membutuhkan reformasi dibidang hukum karena kebijakan yang ada sekarang masih belum berpihak kepada rakyat miskin.

Din menyampaikan pendapatnya tersebut dalam konsultasi tingkat tinggi tokoh agama di Markas Besar PBB, New York, yang diselenggarakan oleh organisasi global Komisi Pemberdayaan Hukum untuk Kaum Miskin yang berlangsung tanggal 5-7 Februari yang lalu.

"Dalam pertemuan tiga hari itu saya mengusulkan kaum miskin ini mutlak memerlukan pembaharuan hukum, reformasi hukum. `Legal reform` dibutuhkan di negara-negara seperti Indonesia karena banyak hukum yang tidak berpihak kepada kaum miskin, hanya memberi kemanfaatan bagi orang kaya, kepada kaum kapitalis," kata Din seusai jumpa pers pagelaran seni "Gerak Hijrah" yang digelar dikediamannyai di Jakarta, Jumat.

Hukum seringkali tidak berpihak kepada kaum miskin, kata Din, karena adanya intervensi dari negara-negara besar terhadap penetapan UU di negara dunia ketiga seperti Indonesia.

"Ketika kita ingin memperbarui hukum itu, ada intervensi dari negara-negara besar kepada negara dunia ketiga yang akhirnya UU yang dihasilkan itu tidak berpihak kepada kaum miskin. Contohnya UU Migas, menurut kajian para ahli membawa kerugian terhadap sumber daya alam kita yang malah menguntungkan orang luar," paparnya. Din diundang dalam pertemuan yang dihadiri sekitar 12 tokoh agama dari berbagai negara itu bersama Ketua NU Hasyim Muzadi, yang bertujuan untuk menyampaikan pandangan tokoh agama mengenai program pemberdayaan hukum bagi rakyat miskin di negara masing-masing.

"Komisi itu memandang strategisnya peran tokoh agama dan peran agama dan kalau ada kebijakan, kalau mau berhasil itu perlu pendekatan agama. Ini kami hargai karena sebuah komisi PBB menghargai agama, soalnya selama ini PBB kurang bernuansa keagamaan dan kurang menempatkan agama sebagai instrumen strategis untuk merealisasikan agenda-agendanya itu," komentar Din.

Ia menyatakan bahwa kemiskinan di Indonesia tidak semata-mata karena faktor kultural, karena di beberapa daerah justru etos kerja dari masyarakat tinggi. "Tetapi mereka menjadi miskin karena kemiskinan struktural, karena kebijakan, karena sistem ekonomi negara yang sangat kapitalistik, yang mengandalkan pertumbuhan industrialisasi," katanya.

Din mencontohkan bidang pertanian yang tergusur oleh industrialisasi, dimana lahan-lahan pertanian disulap menjadi pabrik-pabrik dan petani yang tersisa tidak mendapat kemudahan dalam mengolah lahannya dan terjebak kedalam praktik rentenir untuk mendapatkan bibit dan pupuk. "Akhirnya mereka berubah menjadi buruh tani, bukan petani," ujarnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, menurut Din, seharusnya negara bisa melakukan proteksi dan memotong "akar tunjang" dari praktik rentenirisme itu. "Saya kira itu mudah bagi negara jika punya `good will`, `political will` tapi saya menyaksikan di lapangan ketika panen padi, banyak petani yang menjerit menjadi buruh tani, bukan petani lagi," katanya.

Lebih lanjut, Din menyimpulkan bahwa rakyat miskin di Indonesia masih banyak dan perlindungan hukumnya lemah.(*)

Sumber: antara

Komentar Masa FM:

Mending Revolusi sistem dasarnya. Agar Masalah kemiskinan segera tertangani. Jika hanya reformasi, berarti kita masih berharap terhadap kapitalisme yang telah menggerogoti bangsa ini. Sudah jelas-jelas Kapitalisme telah gagal. Kenapa tidak cari yang lain sih??? Pake sistem Islam misalnya....

Pers di Derah "Terjebak" Politik Praktis

PilkadaSamarinda (ANTARA News) - Tokoh masyarakat Kaltim menilai pers di daerah sering "terjebak" politik praktis dalam Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) langsung, akibat kuatnya pengaruh industrialisasi pada dunia media massa."Contohnya, menjelang Pilkada gubernur periode 2008-2013 pada Mei tahun ini, kita bisa melihat bagaimana sejumlah media massa terjebak dalam pertarungan para elit politik. Lihat saja, tokoh ini dipuja-puja sedangkan tokoh itu dihujat," kata Aji Sofyan Alex, di Samarinda, Jumat.

Mantan salah satu calon walikota Samarinda tersebut mengemukakan hal itu terkait dengan peringatan HPN (Hari Pers Nasional) 9 Februari.

Menurut dia, harapan agar pers menjadi salah satu alat perjuangan dengan sikap yang independen kini terkesan kian memudar."Saat reformasi bergulir, banyak harapan agar pers bisa menjadi alat perjuangan dengan independensinya, khususnya sebagai salah satu penggerak berbagai perubahan ke arah yang lebih baik," katanya.

Namun, tambanya, setelah melalui tahap perubahan saat reformasi mulai bergulir sampai kini ternyata belum menunjukkan perubahan yang berarti, malah kian menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pers akibat pemberitaan tidak berimbang, mengabaikan fakta serta cenderung "trial by press".

"Keperpihakan pers dalam pemberitaan calon-calon kepala daerah telah kian mengikis kepercayaan masyarakat," ujar dia.Sofyan mengaku memiliki pengalaman kurang sedap saat menjadi salah satu calon kepala daerah karena ditawari oleh sebuah media massa untuk berlangganan koran sekian ribu eksemplar agar namanya masuk peringkat utama pada sebuah jajak pendapat di media massa bersangkutan.

"Ini juga telah menunjukan bagaimana industrialisasi pers sehingga poling-poling itu telah dijadikan komoditas untuk para calon kepala daerah yang gila popularitas," katanya.

Sofyan memaparkan bahwa tidak semua media massa seperti itu karena tetap mengutamakan idealisme, namun sebagian besar telah "menggadaikan" pers sebagai alat kontrol dan alat perjuangan.Padahal, katanya, keberpihakan pers daerah bisa menimbulkan berbagai kerawanan sosial karena bisa memanas-manasi suhu politik yang hangat menjelang Pilkada.

"Seharusnya pers itu menjadi penyejuk suasana bukan menjadi bara api yang memanas-manasi suasana politik dengan berita kurang berimbang serta cenderung melakukan trial by press," tambahnya.

Oleh sebab itu ia mengimbau agar para pimpinan perusahaan serta pimpinan media massa untuk ikut bertangggung jawab terhadap berbagai dampak pemberitaan bukan hanya sekedar mencari keuntungan ekonomi semata.(*)

sumber: antara

Komentar Masa FM:
Kebanyakan media, kemudian telah jadi corong politik partai atau calon tertentu. Karena, ternyata tokoh atau partai yang bersangkutan memberikan dana kepada media tersebut. Minimal memiliki kepentingan yang sama. Biasalah... Kebanyakan media telah hancur idealismenya.

KPK dan BK DPR Belum Koordinasi Soal Kasus BI

Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum melakukan koordinasi dengan Badan Kehormatan (BK) DPR dalam kasus aliran dana Bank Indonesia ke sejumlah anggota DPR.Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan, Chandra Hamzah di Jakarta, Jumat sore, menegaskan KPk akan tetap mengusut kasus itu meski tidak ada koordinasi dengan BK."Terlepas dari BK, KPK jalan terus," katanya.Menurut dia, KPK dan BK memiliki wilayah kerja sendiri-sendiri. Namun demikian, kedua institusi itu bisa bekerjasama dalam hal tukar-menukar informasi."Sampai sekarang BK belum menyampaikan secara resmi. Apa ada yang perlu disampaikan saya juga tidak tahu," kata Chandra.
Chandra mengatakan, koordinasi antara KPK dan BK memang sangat terbatas. KPK akan tetap melanjutkan penyidikan kasus BI meski tidak ada koordinasi dengan BK.
"Kita tidak dalam posisi untuk berkordinasi secara kelembagaan," kata Chandra menambahkan.Baru-baru ini KPK gagal memanggil mantan anggota DPR Anthony Zeidra Abidin karena yang bersangkutan mengaku sakit. Rencananya Anthony akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus itu.
Sebelumnya, Wakil Ketua BK Gayus Lumbuun juga mengatakan akan berkoordinasi dengan KPK soal perkembangan kasus yang telah menyeret Gubernur BI, Burhanuddin Abdullah sebagai tersangka.Namun demikian, koordinasi yang rencananya akan dilakukan tanggal 5 Februari 2008 itu batal.
KPK telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus aliran dana BI, yaitu Gubernur BI Burhanuddin Abdullah, Direktur Hukum Oey Hoy Tiong, dan mantan Kepala Biro Gubernur BI, Rusli Simandjuntak, yang kini menjabat Kepala Perwakilan BI di Surabaya.
Kasus itu bermula ketika rapat Dewan Gubernur BI yang dipimpin Burhanuddin Abdullah mengeluarkan persetujuan untuk memberikan bantuan peningkatan modal kepada YPPI senilai Rp100 miliar.(*)

Sumber: antara

Komentar Masa Fm:
Lambat nian... kapan mau diselesaikannya pak???

Terkait Pemberitaan SMS, Sarkozy Gugat Pengelola Portal

Paris (ANTARA News) - Presiden Prancis, Nicolas Sarkozy, mengugat salah satu satu laman berita (portal) di negerinya yang memberitakan dirinya mengirim pesan singkat melalui telepon seluler (SMS) ke mantan istrinya, Cecilia, bahwa akan batal menikah dengan Carla Bruni, asalkan Cecilia kembali, demikian pernyataan pengacara Sarkozy.
Laman berita www.nouvelobs.com dalam tulisan berjudul "Obssesion with Cecilia" pada Rabu (6/2) menyebutkan, Sarkozy mengirim pesan ke Cecilia delapan hari sebelum menikah pada Sabtu."Jika kau kembali, aku akan membatalkannya," kata laman tersebut mengenai SMS Sarkozy kepada mantan istrinya, Cecilia Ciganer-Albeniz.
Sarkozy (53 tahun) menikahi mantan model asal Italia, Carla Bruni (40 tahun), kurang dari empat bulan sesudah bercerai dari Cecilia (50 tahun), yang dinikahinya selama 11 tahun dan memberinya anak lelaki, Louis.
Pasangan itu mengumumkan perceraian mereka pada 18 Oktober 2007, beberapa bulan setelah Sarkozy terpilih menjadi Presiden Prancis.
"Presiden Prancis mengajukan gugatan terhadap laman tersebut atas "pemalsuan, penggunaan dokumen palsu dan kepemilikan barang curian," kata pengacara Sarkozy, Thierry Herzog, dalam pernyataannya, seperti dikutip AFP. (*)

Ada Upaya Hentikan Skandal BI

Muhammad Nur Hayid
- detikcom
Jakarta - Penyalahgunaan dana BI yang melibatkan tokoh-tokoh besar, baik di lingkungan eksekutif maupun legislatif disinyalir bakal dihentikan. Indikasinya para elit politik dari berbagai parpol dan pejabat eksekutif sudah bertemu untuk gerakan penghentian kasus yang kini ditangani KPK itu.
"Saya dengar sudah ada pertemuan sejumlah politisi dari DPR dan pejabat eksekutif. Isunya akan mendorong kasus ini dihentikan melalui pembiayaan. Ini karena ada deal besar untuk menyelamatkan 'raksasa-raksasa' itu," tutur wakil ketua FPKS Fahri Hamzah pada detikcom kamis (7/2/2008).
Menurut anggota Komisi III DPR ini, indikasi penghentian kasus cukup kuat karena jika diteruskan akan menjaring tokoh-tokoh penting di negeri ini, baik yang masih duduk di DPR mau pun yang sudah menjadi pejabat penting di lembaga eksekutif.
"Ini soal penyelamatan harga diri, karena kalau diteruskan akan ada pejabat penting dari pemerintah dan DPR yang kena. Mereka akan mencari korban orang-orang yang tidak punya sandaran politik. Jadi kasus ini akan menjadi sandiwara saja," kata Fahri.
Upaya menghentikan kasus ini, imbuh Fahri, juga mulai terasa di DPR. Keyakinan itu didapatkan dari informasi anggota BK dari FPKS yang memberikan informasi tersebut.
"Saya punya feeling di BK DPR juga akan dihentikan. Keyakinan saya ini karena saya pernah jadi korbannya. Alasannya, pasti memakai rujukan KPK yang tidak cukup bukti, seperti kasusnya Rohkmin Dahuri" terangnya.
Mantan aktivis reformasi 98 ini berharap publik dapat terus mengontrol agar kasus ini dapat dituntaskan. "Jika ternyata akhir dari kasus ini hanya sandiwara dengan kompromi, rakyat harus mencatat, siapa yang melakukan ini semua?" pungkasnya. ( yid / umi )

PLTU Asam-asam Hasilkan 101.000 Ton Limbah Debu

BANJARMASIN, RABU - Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Asam-asam, Tanahlaut, Kalsel saat ini menghasilkan limbah debu sebanyak 101.000 ton dari hasil pembakaran batu bara setiap hari mencapai 2.000 ton.
Batu bara itu merupakan bahan bakar yang digunakan untuk pembangkit listrik tersebut. Limbah ini sampai saat ini belum bisa ditangani secara baik untuk memanfaatkan atau memusnahkannya.
Hal ini dikemukakan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah (Bapedalda) Kalsel Rahmadi Kurdi di Banjarmasin, Rabu (6/2). “Limbah debu hasil pembakaran batu bara yang digunakan untuk PLTU ini kalau terus dibiarkan akan semakin besar. Sebab setiap hari ada enam hingga sepuluh ton limbah debu yang dihasikan PLTU Asam-asam,” katanya.
Menurut Rakhmadi, untuk mengatasi keadaan tersebut ada beberapa alternatif pemanfaatannya. Sebelumnya ditawarkan debu tersebut untuk menjadi bahan baku pencampur pembuatan semen dan pembuatan bata cetak (batako). Namun, kedua alternatif tawaran itu juga dinilai tidak bisa memanfaatkan secara maksimal limbah debu tersebut.
Alternatif ketiga, katanya, yakni digunakan untuk kegiatan reklamasi untuk menutup lubang-lubang tambang batu bara. Pilihan terakhir ini dipilih karena sesuai hasil penelitian Badan Tenaga Atom Nasional (Batan), debu tersebut tidak membahayakan karena tidak mengandung toksit.
"Untuk kegiatan reklamasi dengan menggunakan debu ini akan kita pantau langsung,” katanya.
Sedangkan lokasinya, kata Rahmadi, pada lubang-lubang bekas penambangan batu bara di areal pertambangan PT Jorong Barutam Greston yang ada di Asam-asam, Kabupaten Tanahlaut. (FUL)

Israel Tewaskan 8 Milisi Hamas di Gaza

GAZA, RABU - Dalam konflik yang memanas di Gaza, pasukan Israel menewaskan delapan milisi Hamas Selasa (5/2). Enam milisi Hamas diantaranya tewas akibat hantaman sebuah rudal yang ditembakkan oleh militer Israel.

Dalam eskalasi ketegangan lainnya, Hamas menembakkan sejumlah roket dari Gaza yang diarahkan ke wilayah permukiman di dekat perbatasan Israel sehingga mengakibatkan seorang perempuan Israel cidera, beberapa pabrik rusak, serta pembangkit energi di sejumlah wilyah kota Sderot di dekat Gaza padam.

Pertempuran terbaru Hamas-Israel berlangsung menyusul 2 pekan aksi anarkis yang terjadi di perbatasan Gaza-Mesir. Meningkatnya aksi kekerasan ini mengindikasikan penguasa Hamas di Gaza meningkatkan aksi kekerasan tidak hanya ke Israel, tetapi juga ke Mesir, pada saat Hamas kehabisan pilihan untuk mengakhiri pemblokadean selama 7 bulan yang diberlakukan di Gaza. Memanasnya konflik antara pemimpin Hamas dengan Israel dan Mesir yang berupaya mengisolir gerakan milisi ini telah meningkatkan gentingnya situasi regional.
Dalam 3 pekan terakhir, aksi kekerasan dengan cepat berlangsung secara berturut-turut yang dimulai dengan serangkaian serangan roket Hamas terhadap Israel. Serangan roket tersebut dibalas dengan diperketatnya blokade ekonomi Israel terhadap Gaza. Sebagai solusi, Hamas membobol tembok perbatasan dengan Mesir lewat ledakan bom sehingga sempat menimbulkan eksodus ribuan penduduk Gaza yang mencari kebutuhan pokok di Mesir akibat menipisnya jenis kebutuhan ini setelah diberlakukannya pemblokadean.

Pejabat keamanan Israel telah memperingatkan bahwa milisi Palestina berupaya menerobos perbatasan Mesir yang telah ditutup Minggu (3/2) untuk menyusup ke wilayah perbatasan Israel. Serangan bom bunuh diri di kota Dimona, Israel selatan Senin (4/2) telah memicu timbulnya spekulasi bahwa pelaku serangan menggunakan metode ini untuk menyusup ke Israel. Serangan di pusat perbelanjaan Dimona ini menewaskan seorang perempuan Israel yang telah lanjut usia dan melukai 11 orang lainnya.
Tidak berapa lama setelah aksi pemboman berlangsung, 2 kelompok milisi Gaza mengaku telah mengirim pelaku bom bunuh diri dari Gaza ke Israel melalui Mesir. Pengakuan ini meningkatkan kekhawatiran Israel terhadap sejumlah kehadiran pelaku bom bunuh diri yang bebas berkeliaran sehingga pasukan keamanan tetap memberlakukan status siaga di seluruh kawasan Israel. Sebelum Hamas menyampaikan klaim bertanggungjawab terhadap serangan bom bunuh diri, pesawat tempur Israel menembakkan beberapa rudal ke sebuah kantor kepolisian Hamas di kota Abassan, Gaza selatan sehingga menewaskan 6 anggota polisi Hamas dan menciderai beberapa orang lain, termasuk petugas medis.

Israel dan Mesir telah membatasi dengan ketat akses ke Gaza sejak Juni 2007 setelah Hamas mengambil alih kekuasaan lewat kekerasan di Gaza. Bulan Januari 2008, setelah digempur dengan serangan roket Hamas, Israel memutuskan untuk mengurangi pengapalan bahan bakar sehingga menenggelamkan Kota Gaza ke dalam kegelapan karena berkurangnya suplai bahan bakar untuk menyalakan listrik di satu-satunya pembangkit kota tersebut. (AP)

Gedung KPK Diancam Bom, Pemeriksaan Aulia Pohan Ditunda

Jakarta (ANTARA News) - Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu pukul 19.00 WIB, diancam akan dibom sehingga pemeriksaan terhadap mantan deputi gubernur Bank Indonesia (BI), Aulia Pohan, terpaksa dihentikan sementara.
Petugas keamanan gedung pun meminta penyidik serta pegawai KPK keluar dari gedung berlantai delapan itu, tidak terkecuali para wartawan yang tengah menunggu hasil pemeriksaan terhadap Aulia Pohan.
Kalangan wartawan pun terpaksa harus mengungsi ke Gedung Jasa Raharja yang lokasinya berada di sebelah gedung KPK tersebut.
Petugas keamanan KPK, Sri Sembodo, mengatakan bahwa KPK mendapatkan informasi ancaman bom itu dari Polda Metro Jaya sehingga ia mengambil tindakan pengamanan dengan menyuruh seluruh karyawan serta penyidik KPK keluar gedung.
"Beberapa personel kepolisian saat ini sudah melakukan penyisiran, sedangkan tim Gegana Polda Metro Jaya belum datang ke lokasi," katanya.Sebelumnya dilaporkan, mantan deputi gubernur BI, Aulia Pohan, Rabu, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus aliran dana BI ke sejumlah anggota DPR.Juru bicara KPK, Johan Budi mengatakan Aulia diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut.
Aulia yang merupakan besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu tiba di gedung KPK sekitar pukul 08.00 WIB, luput dari pantauan wartawan.Selain memeriksa Aulia, KPK juga berencana memeriksa beberapa mantan pejabat BI yang lain. Mereka adalah mantan Deputi Gubernur Senior BI Anwar Nasution, mantan Deputi Gubernur BI Aslim Tadjuddin dan Bunbunan Hutapea.(*)

Sumber: antara

AS Serukan China Hormati Kebebasan Media

Hong Kong (ANTARA News) - Amerika Serikat Rabu menyerukan kepada China agar membebaskan para penentangnya dan menghormati kebebasan pers setelah sebelumnya membebaskan seorang wartawan bermarkas di Hong Kong yang dijatuhi hukuman lima tahun karena bertindak sebagai mata-mata Taiwan.
China membebaskan Ching Cheong, wartawan suratkabar Singapura Straits Times, Selasa, setelah mendapat lobi serius dari kalangan aktivis dan para politisi menjelang pelaksanaan Olimpiade Beijing mendatang.
Saat ini, sekitar 35 wartawan dan penentang dari dunia maya masih dijebloskan di penjara, menurut pengamat dunia pers Wartawan Tanpa Batas yang bermarkas di Paris.
"Kami menyambut pembebasan wartawan Ching Cheong dan mengimbau pemerintah China untuk membebaskan semua terpidana untuk menghormati hak dasar mereka untuk bebas berbicara," kata Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dalam pernyataannya yang disampaikan melalui jurubicara konsuler AS di Hong Kong.Pembebasan Ching, setelah meringkuk selama dua setengah tahun di penjara, disambut baik penulis pembelot Lu Gengsong, yang juga dipenjarakan selama empat tahun karena menulis esai kritik yang dianggap tindakan subversif.
Pembebasan Ching, juga terjadi setelah empat bulan Beijing membebaskan wartawan New York Times, Zhao Yan.
"Kami masih sangat prihatin terhadap upaya-upaya untuk membatasi arus kebebasan informasi di China," kata Departemen Luar Negeri AS menambahkan.
"Peranan pers bebas adalah kritis dalam memberikan informasi yang diperlukan untuk membangun masyarakat yang stabil dan sejahtera.
"Ching dituduh bertindak sebagai mata-mata Taiwan, pulau berpemerintahan sendiri yang oleh Beijing diklaim sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya.
Dia ditahan di provinsi selatan Guangdong di mana isterinya mengatakan, bahwa dia sedang melakukan perjalanan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen berkaitan dengan aib bekas pemimpin Partai Komunis China Zhao Ziyang.
Pada saat Ching dilaporkan menderita sakit sejak penahanannya pada 2005, keluarganya mengatakan, kondisinya secara fisik dan mental telah membaik meskipun dia kehilangan berat badan sembilan kilogram selama di dalam penjara.
"Tidak ada masalah jika dibandingkan dengan kondisinya sebelumnya," kata kakak Ching, Ching Hei, kepada Televisi Kabel Hong Kong.
"Dia sangat terpukul, namun dalam beberapa bulan lalu, keadaannya makin membaik."
"Dia bekerja pagi pada saat seseorang (dalam penjara) mengatakan kepadanya bahwa dia harus cepat mengemasi pakaiannya dan meninggalkan penjara," kata Ching Hei menambahkan.
Sejak berkumpul kembali dengan keluarganya di Hong Kong menjelang liburan Tahun Baru China yang dimulai besok, Ching tampak bersikap sabar. Namun saudaranya mengatakan bahwa dia mungkin akan tampil di depan umum dalam beberapa hari mendatang setelah beristirahat, demikian Reuters.(*)

(sumber: antara)

Komentar Masa FM:
Kita ambil contoh tindakan tegas pemerintah china terhadap 44ribu situs porno. Menurut kami Lebik baik mencegah daripada mengobati. Begitulah semestinya yang harus dilakukan negara dalam hal media. Negara memberikan Pelarangan terhadap media yang dapat menghancurkan negaranya. Baik melalui pornografi, Pemikiran sesat dan merusak. Karena, Jika telah terjadi kerusakan pada masyarakat, apalagi generasi muda, siapa yang mau bertanggungjawab? Siapa pula yang akan meneruskan tonggak estafet pembangunan negaranya. Mungkin hanya negara yang dipimpin oleh orang-orang rusak yang akan membiarkan negaranya dirusak.
Belajarlah dari Muhammad, yang membangun dengan indahnya peradaban Islam. Kekuasaan yang dimilikinya sebagai kepala negara di madinah ketika itu, telah memberikan pelajaran yang berharga bagi pemimpin-pemimpin negara kita.

AWAS, PLN DALAM BAHAYA!!

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PLN pada 8 Januari 2008 lalu telah mensahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PLN tahun 2008. Tidak seperti RUPS sebelumnya, kali ini ada yang sangat istimewa, yakni keputusan untuk segera dilakukan restrukturisasi terhadap PLN berupa pembentukan 5 anak perusahaan distribusi (Distribusi Jakarta Raya, Distribusi Jawa Barat, Distribusi Jawa Tengah, Distribusi Jawa Timur dan Distribusi Bali) serta satu anak perusahaan Transmisi dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali paling lambat akhir tahun 2008. Juga ditetapkan akan dibentuk 2 BUMN Pembangkitan, yakni PT. Indonesia Power dan PT. Pembangkitan Jawa Bali (PJB).
Keputusan ini merupakan realisasi dari rencana unbundling atau pemecahan baik secara vertikal (fungsional) maupun horizontal (kewilayahan) sebagaimana disebut dalam UU No 20/2002 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pemecahan vertikal PLN dilakukan melalui pembentukan perusahaan pembangkitan, transmisi dan distribusi secara terpisah. Tidak lagi menyatu di bawah PLN seperti yang selama ini berjalan. Sementara pemecahan horizontal dilakukan melalui pembentukan perusahaan distribusi berdasarkan wilayah, dimana sebelumnya semua ditangani oleh PLN. Unbundling merupakan satu tahapan menuju Profitisasi dan Privatisasi serta Divestasi sebagaimana disebut dalam roadmap Buku Putih Departemen Pertambangan dan Energi (1998).
Lantas apa yang salah dengan keputusan itu? Menurut Ir. Ahmad Daryoko, Ketua Umum Serikat Pekerja PLN, dalam surat terbukanya kepada Presiden SBY yang disampaikan bersama 7000 karyawan PLN yang melakukan demo di depan Istana Negara pada 31 Januari lalu, unbundling atau pemecahan semacam itu akan menyebabkan kenaikan harga listrik hingga 50% akibat adanya beban biaya (pajak, biaya operasional dan sebagainya) dari 3 entitas kelistrikan yang berbeda yaitu pembangkitan, transmisi dan distribusi, yang sebelumnya ketiganya itu menjadi satu di bawah PLN. Ini jelas akan merugikan konsumen (rakyat). Ditambah dengan visi profitisasi dimana PLN ditempatkan sebagai perusahaan yang harus mencetak profit (keuntungan), akan semakin membawa PLN jauh dari fungsi kewajiban memberikan layanan publik (public service obligation) yang mestinya memang harus dilakukan oleh negara untuk kesejahteraan rakyatnya. Dan bila akhirnya privatisasi melalui divestasi benar-benar dilakukan, menurut Ir. Ahmad Daryoko, pihak swasta akan sangat dominan dalam penyediaan listrik yang ujungnya harga listrik akan didikte oleh kartel perusahaan listrik swasta.
Dominannya kartel perusahaan listrik swasta dengan segala dampak negatifnya telah dialami oleh Kamerun. Pada saat beban puncak (antara jam 5 sore sampai dengan jam 10 malam) kartel perusahaan swasta itu akan memaksakan kenaikan harga hingga 15 sampai 20 kali lipat. Kenyataan ini disampaikan oleh Dr. David Hall dari Public Services International Research Unit, London di depan sidang Mahkamah Konstitusi (MK) saat membahas UU Nomer 20 tahun 2002 yang akhirnya dibatalkan oleh MK.
Sementara pemecahan horizontal akan mengancam keberlangsungan penyediaan listrik di Luar Jawa mengingat selama ini biaya operasional listrik Luar Jawa, dengan semangat kesatuan, disubsidi oleh penghasilan listrik di Jawa yang mencapai 80% dari total penghasilan PLN. Bila dipecah, subsidi silang semacam ini tentu tidak bisa lagi dilakukan. Ujungnya, harga listrik Luar Jawa akan naik berlipat-lipat. Penilaian semacam ini secara tegas disebutkan dalam konsideran Mahkamah Konstitusi untuk menolak unbundling horizontal. Disebut pula bahwa, jika unbundling itu dilakukan Pemda di Luar Jawa secara umum akan mengalami defisit antara Rp 300 milyar hingga Rp 1,5 triliun per tahun.
Dari uraian singkat di atas jelas sekali besarnya bahaya yang bakal timbul dari keputusan RUPS tersebut. Bila demikian, pertanyaannya mengapa keputusan yang akan menghancurkan PLN dan akan sangat merugikan rakyat itu justru dibuat oleh direksi dan komisaris PLN serta pemerintah?
Untuk diketahui, PLN sekarang ini sesungguhnya terbentuk dari nasionalisasi terhadap sejumlah perusahaan listrik asing sepeti OGEM, ANIEM, GEBEO dan lain-lain yang saat itu dalam kondisi unbundling (terpecah-pecah) kemudian disatukan (bundling) ke dalam perusahaan listrik dan gas negara (PLGN). Bundling (penyatuan) sejumlah perusahaan listrik swasta waktu itu (zaman Soekarno) dilakukan agar penyediaan listrik bisa lebih efisien dan mencegah agar listrik tidak hanya dinikmati oleh orang kaya saja. Maka aneh sekali bila setelah sekian lama PLN, yang dalam kondisi bundling, mampu menjalankan fungsinya sebagai perusahaan yang menyediakan listrik untuk rakyat sebagai bagian dari public service obligation (PSO), tiba-tiba sekarang mau dipecah-pecah lagi yang justru bakal merugikan rakyat dan negara?
Bila alasan unbundling adalah untuk efisiensi dan transparansi, Mahkamah Konstitusi dalam konsideran penolakan UU 20/2002 telah menegaskan bahwa efisiensi dan transparansi adalah masalah teknis yang sangat tergantung pada kemampuan manajerial dan kememimpinan PLN serta faktor luar PLN. Inefisiensi yang terjadi pada tubuh PLN sekarang ini diantaranya dipicu oleh regulasi minyak gas. UU No 22 tahun 2001 tentang Migas terutama pasal 22. telah menyebabkan kelangkaan gas karena gas dari lapangan di dalam negeri oleh perusahaan gas asing sesuai dengan UU itu lebih banyak diekspor. Akibatnya, di dalam negeri kekurangan pasokan gas, termasuk untuk PLN. Di seluruh Indonesia terdapat pembangkit dual firing yang berkapasitas 7500 MW. Dengan asumsi harga gas sebesar USD 5,5/MMBTU, maka biaya produksi sekitar Rp 7 triliun. Tapi akibat kelangkaan gas karena dijual ke luar negeri tadi, maka terpaksa pembangkit itu dioperasikan dengan BBM yang biasa produksinya mencapa Rp 32 triliun per tahun. Bila UU Migas direvisi, dan PLN bisa mendapatkan cukup gas, maka didapat efisiensi sebesar Rp 25 triliun!!
Setelah ditelusuri, ternyata rencana unbundling ini merupakan bagian dari kesepakatan pemerintah Indonesia dengan IMF sebagaimana tersebut pada poin 20 dalam Letter of Intent (LOI) dan ditandangani oleh Presiden Soeharto pada bulan Januari 1998. Poin ini kemudian ditegaskan lagi dalam Buku Putih Departemen Pertambangan dan Energi yang dibuat pada bulan Agustus 1998. Dalam buku putih itu, disebutkan bahwa liberalisasi sektor ketenagalistrikan dilakukan melalui tahapan unbundling, profitisasi dan privatisasi. Sehingga dapat dipastikan bahwa tahap undbundling saat ini suatu saat akan sampai pada tahap divestasi/penjualan aset negara karena memang itulah yang diminta negara donor (kafir penjajah) terkait dengan pengembalian utang negara.
Maka, pertanyaannya adalah untuk apa pemerintah melakukan unbundling terhadap PLN bila itu terbukti bakal merugikan rakyat dan negara? Nyatalah bahwa keputusan itu tidak lain dibuat sepenuhnya mengabdi kepada kepentingan kekuatan kapitalisme global yang saat ini tengah menyebarkan virus liberalisme di segala bidang, terutama di bidang ekonomi, lebih khusus lagi dalam bidang pengelolaan SDE (sumber daya energi) demi kepentingan perusahaan energi asing untuk menguasai sektor kelistrikan. Dan keputusan RUPS PLN pada tanggal 8 Januari 2008 lalu adalah langkah awal menuju sasaran akhir sebagaimana terprogram dalam UU 20 tahun 2002, yang sudah dibatalkan oleh MK. Yakni penjualan aset negara dan pelepasan tanggungjawab negara atas kesejahteraan rakyatnya. Visi kapitalis menyatakan pemerintah hanya menjadi regulator dari pasar bebas sebagaimana dianjurkan oleh Adam Smith. Jika kelistrikan dipaksakan mengikuti pasar bebas maka akan kembali ke zaman Aniem, Ogem dan Gebeo dimana hanya orang mampu saja yang akan bisa menikmati listrik. Sementara rakyat banyak akan kembali ke jaman penjajahan.

Khatimah
Oleh karena itu, ide atau gagasan unbundling ini harus terus ditolak karena bakal menghancurkan PLN dan tentu saja akan merugikan rakyat dan negara. Harus pula dipahami, bahwa kasus PLN hanyalah satu contoh tentang bagaimana kapitalisme global bekerja dan bagaimana dalam setiap langkah-langkahnya selalu ditopang oleh para komprador yang tidak lain adalah orang Indonesia juga. Kapitalisme global akan terus bekerja hingga seluruh kekayaan negeri ini dikuasai. Dengan kesadaran itu, semestinya kita secara konsisten menolak segala bentuk liberalisme, kapitalisme dan sekularisme.
Di sinilah relevansi yang sangat nyata dari seruan Selamatkan Indonesia dengan Syariah karena hanya syariah lah yang mampu mengatur negeri ini dengan baik dan benar. Dalam pandangan syariah, energi (listrik, gas, batubara dan lainnya) merupakan milik rakyat. Nabi saw bersabda:
الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ فِي الْكَلإَِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ
Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: padang rumput, air dan api (HR Abu Dawud dan Ahmad).

Hanya negaralah yang berhak mengelola sumber daya energi yang dilakukan untuk kesejahteraan rakyat. Menyerahkan kepada swasta apalagi swasta asing, termasuk rencana unbundling, profitisasi dan privatisasi PLN, jelas bertentangan dengan syariah. Karenanya harus ditolak. Selamatkan Perusahaan Listrik Negara Dengan Syariah!!

Sumber: Buletin Dakwah Al Islam edisi 8 Februari 2008

Komentar Masa Fm:

Demokrasi belum mampu memakmurkan rakyat, harus secepatnya diperbaiki. Jika tidak, demokrasi akan menjadi beban. Dan sistem lain yang lebih baik belum tersedia. (Republika, 05/02/08)
Sistem yang baik adalah syariah Islam!

"Putri Uzbekistan" Diangkat Sebagai Wakil Menlu

Tashkent (ANTARA News) -

Gulnara, putri Presiden Uzbekistan Islam Karimov yang diramalkan para analis akan menggantikan ayahnya, telah diangkat sebagai deputi menteri luar negeri urusan kebudayaan, kata satu sumber pemerintah, Senin.

Gulnara (35), yang sering disebut-sebut sebagai "Putri Uzbekistan", adalah salah satu tokoh paling berpengaruh di negara itu karena memiliki kekayaan besar dan pengaruh sejak kemerdekaan negara kaya gas itu dari Uni Sovyet pada 1991.

Sumber pemerintah yang tidak bersedia disebutkan jari-dirinya itu mengatakan kepada Reuters, Gulnara memikul tanggung jawab tersebut pekan lalu -- jabatan tertinggi pemerintahan sepanjang karirnya.

Lulusan Harvard itu juga seorang bintang pop Uzbekistan yang videonya seringkali muncul di televisi pemerintah. Ia juga menerbitkan secara rutin puisi-puisi romantisnya di sebuah situs berita pribadi.

Ia menghadapi ancaman penangkapan di AS setelah meninggalkan negara itu bersama anak-anaknyua pada 2001 setelah perceraiannya yang rumit dengan suaminya, seorang Amerika-Afghanistan.Ayahnya yang berusia 70 tahun memerintah negara Asia tengah itu dengan tangan besi sejak 1989.

Karimov, yang dituduh Barat menindas hak-hak asasi manusia, adalah salah satu pemimpin yang paling dikucilkan di dunia. Ia tidak pernah membahas secara terbuka masalah suksesinya.

Mantan anggota Politbiro Uni Sovyet dan ketua Partai Komunis Uzbekistan itu memperpanjang kekuasaannya dalam pemilihan presiden pada Desember 2007 yang dikecam para pengamat Barat sebagai curang, demikian laporan Reuters. (*)

Komentar Masa FM:

Entah, akan dibawa kemana nanti Uzbekistan.

Mufti Jerusalem Kecam Keputusan Israel Hancurkan Mesjid

BersejarahYerusalem (ANTARA News) -
Mufti besar Yerusalem, Sheikh Muhammad Hussein, mengecam keputusan pemerintah Israel menghancurkan Mesjid Al-Omari, di Desa Umm Tuba, dekat Yerusalem, dengan alasan mesjid tersebut dibangun tanpa izin, demikian menurut laporan Kantor Berita Ma`an. Sheikh Hussein mengatakan kepada kantor berita Palestina itu bahwa masjid itu dibangun 700 tahun lalu dan terakhir kali direnovasi pada 1963. Mesjid tersebut satu-satunya di Umm Tuba, katanya.

Mufti Sheik Hussein mengatakan bahwa Israel berupaya untuk menghapuskan peninggalan-peninggalan Islam yang bersejarah di Palestina dan hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai semua agama dan perjanjian-perjanjian internasional. Ia mengimbau Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB (UNESCO), yang bertanggung jawab untuk melindungi warisan budaya di seluruh dunia, serta beberapa organisasi internasional lainnya untuk mencegah penghancuran mesjid Al-Omari.

Komentar Masa FM:
Jika suatu negeri telah dijajah. Sedemikian rupa, para penjajah itu akan mengubah segala hal dari negeri terjajah tersebut. Mulai dari Agama, budaya, infrastruktur, bahkan sistem pemerintahan di negeri tersebut. Kapankah Palestina akan terbebas dari jajahan negara zionis tersebut??? Kami yakin, pasti hal itu terjadi saat khilafah Islam tegak di muka bumi ini. ALlahuakbar...!!!

Perbatasan Gaza-Mesir Ditutup

Rafah, Jalur Gaza (ANTARA News) - Pasukan Mesir dan Hamas hari Senin menutup sepenuhnya perbatasan Gaza-Mesir, setelah penutupan jalan terakhir yang boleh dilewati orang-orang yang akan pulang, demikian dilaporkan koresponden AFP.
Puluhan orang Palestina yang belum menyeberang kembali ke Gaza berkumpul di sisi perbatasan Mesir di kota terbelah Rafah, menunggu untuk dipulangkan sebagai kelompok ke wilayah yang dikuasai Hamas itu.
Sebaliknya, orang-orang Mesir yang menunggu untuk pulang juga berkumpul di sisi perbatasan Gaza di kota itu.Belum jelas kapan atau bagaimana orang-orang itu akan dipulangkan.
Pasukan keamanan Mesir dan orang-orang bersenjata Hamas menutup perbatasan antara Jalur Gaza dan Mesir pada Minggu setelah mereka dikabarkan menyetujui pemulihan wewenang atas perbatasan itu, yang diledakkan pejuang Gaza hampir dua pekan lalu di tengah berlangsungnya blokade hukuman Israel.
Sejak ledakan-ledakan meruntuhkan sejumlah bagian perbatasan di Rafah pada pagi hari 23 Januari, ratusan ribu orang Palestina diperkirakan telah menyeberang mondar-mandir ke Mesir, banyak dari mereka membeli kebutuhan.Setelah perundingan beberapa hari di Kairo pekan lalu, pejabat Hamas Mahmud Zahar mengumumkan Sabtu bahwa kelompok pejuang garis keras itu telah mencapai kesepakatan dengan Mesir mengenai pemulihan wewenang atas perbatasan tersebut, yang merupakan satu-satunya yang tidak berbatasan dengan Israel.(*)

sumber: antara

Komentar Masa Fm:
Kondisi Palestina kian memanas, kita simak apa yang akan terjadi kemudian...

Widjan Divonis 10 Tahun Penjara

JAKARTA- Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada mantan dirut Bulog Widjanarko Puspoyo (Widjan), Senin (4/2). Terdakwa juga didenda Rp 500 juta subsider hukuman enam bulan penjara serta membayar uang pengganti Rp 78,39 miliar. Bila yang bersangkutan tidak mempunyai harta benda untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan hukuman dua tahun penjara.
Putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Artha Theresia Silalahi tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni hukuman 14 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsider enam bulan penjara, serta membayar uang ganti rugi sebesar Rp 28 miliar yang harus dibayarkan selama sebulan.
Atas putusan itu, Widjan langsung menyatakan banding, sedangkan ketua tim jaksa menyatakan pikir-pikir. Majelis hakim juga memutuskan, empat bidang tanah dan bangunan seluas 11.118 m2 atas nama Widjan dan keluarganya dirampas untuk negara. ''Selain itu uang tunai Rp 114.970.000 dan uang tunai Rp 60 juta dirampas untuk negara,'' kata Artha ketika membacakan petikan putusan.
Majelis hakim menyatakan, Widjan terbukti bersalah atas dakwaan kedua dan ketiga yang didakwakan oleh jaksa, yakni perkara ekspor beras ke Afrika dan perkara penerimaan hadiah ilegal (gratifikasi) dari rekanan saat Bulog mengimpor beras dari Vietnam. Sedangkan dakwaan primer maupun subsider pada dakwaan pertama terkait pengadaan sapi potong dari Australia, Widjan dinyatakan tidak bersalah.
Kebijakan Bulog
Menanggapi putusan itu, Widjan menyatakan keputusan majelis hakim tidak mencerminkan rasa keadilan, sehingga dirinya menyatakan banding. Menurutnya, banyak fakta hukum yang tidak dipertimbangkan selama proses persidangan, seperti surat izin Menteri Keuangan (Menkeu) terkait ekspor beras ke Afrika.
Dia berpendapat, surat izin tersebut merupakan legitimasi atas kegiatan ekspor yang dilakukan Bulog. Selain itu, kebijakan ekspor beras merupakan kebijakan Bulog sebagai institusi, bukan kebijakan orang per orang, sehingga segala akibat yang timbul tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada individu.
''Ini adalah kebijakan sebuah perusahaan (Bulog-red), jadi tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban kepada individu. Itu prosesnya sudah jelas dan ada dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan,'' katanya usai mengikuti persidangan.
Dia menambahkan, keputusan hakim tersebut dipengaruhi sesuatu di luar persidangan, yang sebetulnya di luar fakta-fakta hukum yang ada di persidangan. Namun Widjan enggan menjelaskan maksud pernyataannya tersebut. ''Bukan tentang politik, tetapi saya rasa saudara bisa menerjemahkan sendiri,'' ujarnya.
Anggota tim kuasa hukum Widjan, Martin Pangrekun, mempertanyakan keputusan majelis hakim terkait perkara gratifikasi, karena pemberi hadiah yang disebutkan seorang broker berkewarganegaraan Vietnam tidak pernah diperiksa. Selain itu, menurut Martin, orang yang disebut sebagai broker tersebut sudah mengirimkan surat pernyataan yang isinya menjelaskan tidak pernah memberikan hadiah kepada Widjan.
Sementara anggota JPU Kuntadi menyatakan akan segera melaporkan putusan majelis hakim kepada pimpinan, terutama mengenai dakwaan pertama yang ditolak oleh majelis hakim.
Ditanya apakah pihaknya puas terhadap putusan yang diambil majelis hakim, Kuntadi mengatakan, tidak menilai keputusan dari rasa puas atau tidak, namun sudah mencerminkan keadilan atau belum. ''Yang penting yang kami dakwakan sudah terbukti. Artinya kami tidak melakukan penzaliman terhadap orang lain,'' ujarnya.
Ketua JPU Yuni Daru Winarsih menyatakan menghormati keputusan majelis hakim, dan pihaknya sedang pikir-pikir untuk menentukan sikap hukum akan banding atau tidak.
(J21-49)
(sumber: suara merdeka)

Komentar Masa FM:
Kalau sudah terbukti, mau apa lagi?

22 Orang Tewas dalam Serangan di Irak

Baghdad(ANTARA News) - Sedikitnya 22 orang tewas, termasuk warga sipil, dan 20 lain cedera dalam serangan-serangan terpisah di Irak, kata sejumlah pejabat AS dan Irak serta media, Senin.
Sembilan warga sipil tewas dan tiga lain cedera ketika serangan-serangan udara AS menghantam sebuah desa sekitar 60 kilometer sebelah selatan Baghdad, kata militer AS dalam sebuah pernyataan.
Pasukan AS mengakui bahwa warga sipil terbunuh dan terluka secara tidak sengaja, Sabtu, ketika penyerbuan dilakukan terhadap tempat-tempat persembunyian Al-Qaeda di daerah itu.Sumber-sumber keamanan mengatakan kepada DPA, serangan-serangan itu mengenai dua rumah milik anggota-anggota Dewan Kebangkitan.Dewan tersebut adalah kelompok polisi lokal yang terutama berada di provinsi-provinsi Sunni Irak yang memerangi jaringan Al-Qaeda.
Di Tikrit, 180 kilometer sebelah utara Baghdad, serangan-serangan udara AS hari Senin menewaskan tujuh gerilyawan Al-Qaeda, kata beberapa sumber kepada DPA.Seorang pemimpin Front Turkmenistan tewas ketika gerilyawan melepaskan tembakan ke arahnya di kota Kirkuk, Irak utara, kata sumber-sumber itu.
Di Baghdad utara, pasukan Irak membunuh empat orang yang diduga anggota Al-Qaeda dan mencederai sembilan orang. Sejumlah sumber mengatakan kepada DPA, pasukan menangkap 76 gerilyawan dan menyita senjata.
Kantor Berita Suara Irak (VOI) mengatakan, gerilyawan membunuh seorang pejabat di Kementerian Luar Negeri Irak di daerah Manour Baghdad.
Empat polisi Irak cedera ketika patroli mereka diserang ledakan bom di daerah Maaqal.Dalam insiden-insiden lain, empat orang cedera, termasuk dua polisi, ketika dua bom meledak di dua daerah terpisah di ibukota Irak tersebut, demikian DPA.(*)

sumber: antara

Komentar Masa Fm:
Kenapa pasukan Amerika dan para pejabatnya masih ada di sana? Lebih baik pulang saja ke rumah (Amerika)...!!! Dari pada menambah masalah lagi. Semua orang juga tahu, jika tuan rumah sudah tidak memperkenankan lagi tamunya menghuni rumahnya. Maka dengan arif dan bijaksana, pulanglah ke rumah sendiri. Toh, para pejabat dan tentara amerika bukanlah tunawisma....

Gempa 6,3 Skala Richter Guncang Chile

Santiago (ANTARA News) - Gempa bumi yang berkekuatan 6,3 skala Richter mengguncang Chile utara, Senin, di dekat kota Iquique, namun tidak ada laporan segera mengenai korban atau kerusakan, kata sejumlah pejabat penanganan darurat dan media lokal.

Kantor Penanganan Darurat Nasional Chile yang dikenal sebagai Onemi mengumpulkan informasi di daerah yang terserang namun tidak menerima laporan awal mengenai korban atau kerusakan, kata seorang jurubicara.

Gempa itu terjadi pukul 14.01 waktu setempat (Selasa pukul 00.01 WIB), kata Survei Geologi AS (USGS). Sebelumnya USGS menyatakan bahwa gempa itu berkekuatan 6,6 namun kemudian merevisi angka itu menjadi 6,3 skala Richter.

Pusat gempa itu terletak 35 kilometer di bawah permukaan dan 40 kilometer sebelah timurlaut Iquique, kata USGS. Badan pengawas gempa AS itu sebelumnya menyebutkan bahwa lokasi gempa tersebut 88 kilometer sebelah timurlaut Iquique.

Radio Cooperativa Chile memberitakan bahwa tanah longsor terjadi di sejumlah jalan di daerah Iquique namun tidak ada laporan mengenai korban yang terluka.

Dua orang tewas dalam gempa bumi yang berkekuatan 7,7 skala Richter pada November di Chile yang merusak atau menghancurkan ribuan rumah, demikian Reuters.(*)

Komentar Masa FM:
Innalillahi wainna ilayhi rooji'uun. Salah satu bagian dari bumi Allah kembali meneriakkan kekuasaanNya...

PKS Siap Terima Caleg Non-Muslim

Wakil Sekjen PKS Fahri Hamzah mengungkapkan, partainya siap menerima anggota non-Muslim untuk dijadikan anggota DPR dari PKS dan hal itu merupakan konsistensi atas keterbukaan parpol tersebut.
"Kami siap mencalonkan anggota non-Muslim sebagai anggota DPR dari PKS dan kami juga siap berkerja sama atau berkoalisi dengan partai apa pun dan lembaga mana pun," kata Fahri saat dihubungi Antara di Jakarta, Ahad.
Fahri yang sedang menghadiri penutupan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKS di Sanur, Bali, itu menyatakan kesediaan partainya membuka diri terhadap anggota-anggota yang non-Muslim juga sebagai konsistensi keterbukaan PKS yang sebenarnya telah dirintis sejak awal.
Selama ini, ia menambahkan, PKS juga telah memiliki anggota DPRD yang non-Muslim di beberapa daerah.
Langkah PKS menjadi partai yang terbuka terhadap semua kalangan/agama di Indonesia itu juga telah disambut positif oleh Sebali Tianyar Arimbawa, tokoh pendeta Hindu di Bali yang biasa disebut Ida Pedanda.
Dukungan tokoh sepuh Hindu di Bali tersebut atas keterbukaan PKS itu dikemukakannya pada saat dialog kebangsaan dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKS di kawasan Pantai Sanur, dengan menyatakan bahwa dirinya siap diajukan sebagai calon legislatif (caleg) dari PKS.
"PKS itu yang saya tahu sudah menjadi partai terbuka dari dulu. PKS memahami kemajemukan di negeri ini," kata tokoh asal Griya Tegeh Amlapura itu.
Lebih lanjut ditegaskannya bahwa wajah Islam yang menghargai pluralitas atau keragaman telah mampu ditampilkan PKS.
Ia juga berpesan agar PKS memegang komitmen untuk tetap menjaga sikap moral dan kepedulian sosial seperti yang ditunjukkan selama ini. Terlebih PKS didominasi kaum muda yang mempunyai waktu lebih panjang dalam berjuang membangun bangsa. [ant/www.hidayatullah.com]

Komentar Masa FM:
masya Allah...
Liat: QS Al Baqarah: 120; An-Nisa: 144

Wallahua'lam

AU Israel Serang Pejuang Palestina di Gaza

Gaza (ANTARA News) - Angkatan Udara (AU) Israel menyerang pejuang utama Palestina yang berkendaraan di Jalur Gaza utara pada Senin, dan melukai sedikit-dikitnya dua orang lain, kata sumber unsur berkuasa Hamas.

Serangan peluru kendali atas Amer Qarmout dari Panitia Perlawanan Rakyat (RRC) itu terjadi beberapa jam sesudah pembom jibaku Palestina menewaskan satu orang di kota Dimona, Israel selatan.Kemenakan laki-lakinya dan seorang pejalan luka akibat pemboman tersebut.

Sejak Israel dan Palestina menghidupkan lagi pembicaraan perdamaian pada ahir November 2007 sesudah beku tujuh tahun, sedikit-dikitnya 150 orang tewas, sebagian besar pejuang Gaza, kata hitungan kantor berita Prancis (AFP).Kematian Senin itu merupakan korban tewas ke-6.111 sejak awal pemberontakan kedua Palestina pada September 2000, sebagian besar orang Palestina, demikian hitungan AFP. Wanita juru bicara tentara Israel memastikan serangan udara terjadi, dengan menyatakan ditujukan pada seorang anggota PRC.PRC sering menembakkan roket dari Gaza ke Israel. Itu tidak termasuk unsur Palestina, yang menyatakan bertanggungjawab atas pemboman di Dimona.

Brigade Martir Aqsa, kelompok terkait longgar dengan partai Fatah Presiden Palestina Mahmud Abbas, menyatakan ikut bertanggungjawab dengan dua kelompok lain atas pemboman jibaku di Israel pada Senin.Pejabat tinggi kelompok itu, Abu Walid, mengatakan kepada AFP di kota Gaza bahwa kelompoknya melancarkan serangan itu bersama sayap bersenjata Kubu Rakyat untuk Pembebasan Palestina (PFLP) dan Brigade Perlawanan Bersatu, kelompok belum dikenal.

Kedua pembom itu melancarkan serangan itu dari Gaza, katanya.

Polisi dan badan penyelamat Israel menyatakan salah satu pembom itu tewas akibat ledakan tersebut, yang menewaskan seorang wanita penduduk Israel dan melukai 11 orang lain, dan yang lain ditembak tewas oleh polisi.Serangan itu terjadi sesudah hampir dua pekan peremebesan perbatasan antara Mesir dengan Gaza, yang membuat ratusribuan orang mengarus ke Mesir dari wilayah miskin kelolaan Hamas di antara pengepungan melumpuhkan oleh Israel.

Sesudah perembesan itu, pemerintah Israel menyuarakan keprihatinan bahwa pejuang dapat memasuki negara itu lewat celah perbatasan sepanjang 250 kilometer dengan semenanjung Sinai, Mesir.Organisasi Konferensi Islam (OKI) menyeru bantuan dunia guna menyelesaikan masalah Palestina, kata pemimpin Organisasi itu hari Minggu.Ekmeleddin Ihsanoglu, Sekretaris Jenderal OKI, yang memiliki 57 anggota, mengeluarkan pengumuman tersebut di kota Jeddah, Arab Saudi barat, setelah pertemuan khusus sehari menteri luar negerinya mengenai dukungan masyarakat dunia guna membantu rakyat Palestina.Pemimpin OKI tersebut, sebagaimana dikutip kantor berita resmi Arab Saudi SNA, menyatakan lembaga itu sedang berusaha mengerahkan berbagai upaya masyarakat antarbangsa guna menemukan penyelesaian bagi masalah Palestina.

Pada 17 Januari, Israel memutuskan memperketat penutupan itu, yang telah diberlakukannya atas Jalur Gaza sejak pertengahan Juni, ketika Hamas menguasai jalur sempit pantai tersebut. Semua tempat penyeberangan menuju Jalur Gaza ditutup.Pada hari sama, Israel melarang pengiriman bahan bakar dan bahan makanan dasar ke Jalur Gaza, sebagai pembalasan atas serangan roket rakitan oleh pejuang Palestina dari Jalur Gaza terhadap Israel.

Selain itu, sedikit-dikitnya 37 orang Palestina tewas sejak Israel melancarkan serangannya terhadap Jalur Gaza pada 15 Januari 2007. (*)

(sumber: antara)

Komentar Masa FM:

Lagi, siapa teroris? siapa penjajah? Di mana keadilan dan hak azazi manusia? Sungguh, negara-negara besar pemilik kekuasaan dunia ini telah sangat angkuh dan bermuka dua. Jika bersesuaian dengan kepentingannya, maka akandibiarkan. Jika tidak, parang panjangnya siap untuk menghabisi...

Enam Tewas di Bom Bunuh Diri Pakistan

Seorang pelaku bom bunuh diri melakukan aksinya dengan menabrakkan motor yang ditumpangi ke sebuah minibus yang mengangkut personil keamanan di kota Rawalpindi, Pakistan. Selain merusakkan minibus, ledakan bom bunuh diri tersebut mengakibatkan sekitar 6 orang tewas.
Beberapa orang cidera dalam ledakan yang terjadi saat bus melintas menuju ke sebuah bazaar di dekat markas angkatan darat Pakistan. Pasukan angkatan darat Pakistan telah menutup wilayah yang menjadi lokasi ledakan bom bunuh diri. Dalam beberapa bulan terakhir, serangkaian bom bunuh diri dilancarkan di Rawalpindi,kota yang menjadi markas angkatan darat Pakistan. Rawalpindi yang juga menjadi wilayah bermukim Presiden Pervez Musharraf terletak sekitar 12 kilometer dari ibukota Pakistan, Islamabad. Pada 27 Desember 2007, pemimpin oposisi Benazir Bhutto dan sekitar 20 orang lainnya tewas akibat tembakan dan serangan bom di Rawalpindi. Sebelum peristiwa ini berlangsung, serangkaian serangan ditujukan ke pasukan keamanan dan pegawai badan intelijen Pakistan pada 24 November 2007. Serangan pada bulan November tersebut mencakup 2 aksi bom bunuh diri terhadap bus badan intelijen Pakistan dan pos penjagaan militer Pakistan sehingga menewaskan 35 orang.
Tidak ada pihak yang mengklaim bertanggungjawab atas sejumlah serangan itu. Namun pemerintah Pakistan menuduh milisi Taliban yang berbasis dekat perbatasan Afganistan telah meningkatkan ancaman keamanan di wilayah Pakistan. (AP)

Sumber: Kompas

Komentar Masa FM:
Siapa yang mengambil keuntungan dari pengeboman ini?

DCA Indonesia-Singapura Bukan Prioritas

Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono menyatakan pemerintah tidak mengagendakan pembahasan kelanjutan Perjanjian Kerjasama Pertahanan (DCA) dengan Singapura dalam rapat kabinet kali ini, yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan digelar di Departemen pertahanan, Senin (4/2).
Hal itu menurut Juwono, karena persoalan DCA Indonesia-Singapura dinilai sudah bukan lagi prioritas. Menurutnya, secara de-facto pemerintah menganggap Singapura telah men-drop kelanjutan perjanjian itu saat mantan Perdana Menteri (PM)-nya, Lee Kuan Yew, datang ke Indonesia tahun lalu.
”Ketika beliau (Lee) menyatakan perjanjian ekstradisi (ET) tidak masuk akal, maka saat itu lah DCA gugur dengan sendirinya. Keduanya kan saling terkait. Kami menerjemahkan seperti itu. Memang istilah diplomatiknya, DCA dan ET disingkirkan,” ujar Juwono.
Akan tetapi Juwono menyatakan masih belum mendengar atau mendapat kepastian soal apakah pemerintah Singapura benar-benar men-drop perjanjian (DCA) itu.
Juwono mengaku hanya melihat, sampai sekarang pemerintah Singapura tidak tampak berinisiatif atau berkeinginan menindaklanjuti perumusan kembali kebuntuan (deadlock), yang terjadi seputar kelanjutan DCA dan peraturan pelaksanaan area latihan militer (IA MTA).
Juwono menilai, soal kemungkinan perumusan ulang judul dan pasal-pasal yang ada dalam kedua perjanjian, hal itu hanya bisa dilakukan jika kedua jenis perjanjian dipisahkan atau tidak disatu paketkan seperti disepakati kedua negara selama ini.
”Kalau memang disepakati untuk dipisahkan, Dephan tentunya akan merumus ulangkan kembali perjanjian (DCA)-nya dalam arti luas, dengan rumusan kalimat yang berbeda sama sekali,” ujar Juwono.
Lebih lanjut Juwono menilai kegagalan kelanjutan atau kepastian kedua jenis perjanjian tadi, DCA dan ET, tidak lantas dapat diterjemahkan sebagai kegagalan pemerintah Indonesia terlebih selama ini disebut-sebut Indonesia sangat membutuhkan ET untuk mengembalikan orang dan aset yang dilarikan ke negara itu.
”Tidak ada yang dibilang gagal. Perjanjian seperti itu kan membutuhkan kesepakatan bersama. Soal itu nanti masih akan dibahas kembali di lingkungan Polhukam besama-sama dengan Menlu,” ujar Juwono.

(sumber: Kompas)

Komentar Masa Fm:
Seharunya, Sikap pemerintah harus jelas. Jangan terlalu bertele-tele

ICW Ingatkan KPK Tidak Terjebak Konflik Kepentingan Dalam Kasus BI

Jakarta (ANTARA News) - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar tidak terjebak pada konflik kepentingan dalam penyidikan kasus aliran dana Bank Indonesia (BI).

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Teten W. Masduki, mengatakan bahwa ICW mensinyalir hanya sebagian dana saja yang diberikan kepada anggota Dewan Gubernur BI yang pertanggungjawabannya jelas. "Belum lagi yang diberikan ke aparat kejaksaan dan malah kabarnya jaksa itu saat ini direkrut KPK," kata Teten. Teten menganjurkan, agar KPK menemukan inisiator dan penanggung jawab realisasi penggunaan dana itu. Sebab, kata Teten, beberapa fakta hukum yang ada ternyata tidak digunakan secara utuh oleh KPK sehingga proses hukumnya terkesan menimbulkan kontroversi. Fakta pertama, Teten menjelaskan, adalah tidak adanya anggota Dewan Gubernur BI yang menggunakan hak vetonya terhadap rencana pencairan dana dari YPPI.

Padahal, UU BI mengatur setiap keputusan Rapat Dewan Gubernur adalah keputusan kolegial dan setiap anggotanya bisa menggunakan veto jika tidak menyetujui keputusan tersebut.

Selain itu, dokumen hasil rapat pencairan dana Rp100 miliar juga tidak hanya ditandatangani Burhanuddin Abdullah selaku Gubernur BI.

"Jika mengacu pada keputusan kolegial, maka seluruh anggota Dewan Gubernur BI yang menandatangani dokumen tersebut pun menjadi tersangka," ujar Teten.

Lebih lanjut Teten mengatakan, KPK seharusnya menyelidiki rencana awal pencairan dana Rp100 miliar tersebut. "Seharusnya, KPK tidak hanya mengawali penyidikan dari Rapat Dewan Gubernur BI tanggal 3 Juni 2003, tetapi mulai rapat 20 Maret 2003," kata Teten.

Selain itu, pada dokumen akta perubahan YPPI tanggal 27 Agustus 2003, disebutkan jabatan ketua dan wakil ketua diangkat dari Dewan Gubernur BI. Mereka yang ditetapkan menjabat saat itu adalah Aulia Pohan dan Maman Soemantri. (*)

(sumber: antara)

Komentar Masa Fm:

Sudah terlalu sering intrik-intrik politik mempengaruhi setiap sisi dari hukum di Indonesia. Maaf, sepertinya bapak-bapak telah teramat paham dengan kondisi ini.